Materi PKN kelas xi semester 1

bab 1

Budaya Politik

Budaya politik merupakan bagian dari kehidupan politik. Budaya politik hanyalah

dipandang sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat tanpa

memiliki hubungan dengan sistem politik dan struktur politik. Dalam pandangan tersebut,

budaya politik memengaruhi dalam proses-proses politik.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui berbagai macam peristiwa politik.

Bahkan, beberapa di antaranya menjadi bahan perbicangan hangat dan menarik. Salah satunya

adalah penyelesaian masalah Bank Century. Hampir setiap hari, kita dapat menyaksikan

melalui layar televisi rapat Pansus Century di Gedung DPR. Penyelesian kasus Bank Century

melalui jalur politik menjadi topik yang hangat dan menarik untuk diikuti. Kita dapat

mengetahui kinerja para wakil rakyat dalam menyelesaikan kasus yang cukup menghebohkan

tersebut.

Gambar 1.2 Penyelesaian kasus Bank Century melalui pansus DPR merupakan

salah satu peristiwa politik.

Sumber: wordpress.com

Dari peristiwa politik yang tersaji melalui media massa, masyarakat dapat memberikan

pendapat, memperoleh tambahan pemahaman dan pengetahuan cara kerja anggota dewan,

dapat menilai kesungguhan para wakil rakyatnya, serta menunjukkan sikap dan perasaan

tertentu. Pendapat, pemahaman, pengetahuan, sikap dan perasaan tersebut merupakan

cerminan budaya politik masyarakat.

1. Konsep Budaya Politik

Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) yang membentuk

aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang

ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Masyarakat Indonesia secara sosiokultural

mempunyai pola budaya politik dengan elemen yang pada prinsipnya bersifat dualistis, yang

berkaitan dengan tiga hal, yaitu:

1) Dualisme kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dengan kebudayaan yang

mengutamakan kedinamisan (konfl iktual). Dualisme ini bisa dilihat dalam interaksi

kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa dengan kebudayaan yang dipengaruhi

oleh kebudayaan luar Jawa, terutama Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi.

A Hakikat Budaya Politik

4 PKn SMA/MA Kelas XI

2) Dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dengan yang

mengutamakan keterbatasan. Hal ini merupakan pengaruh kemanunggalan militer-sipil

dalam proses sosial politik semenjak Proklamasi sampai dengan Orde Baru.

3) Dualisme implikasi masuknya nilai-nilai Barat ke dalam masyarakat Indonesia.

2. Pengertian Budaya Politik

Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh beberapa hal,

seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar belakang tersebut tentunya terjadi di

sekitar pelaku politik. Mereka dianggap memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat

kebijakan. Dengan demikian, budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara

akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus dipahami tentang

pengertian budaya dan politik. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhayah, bentuk

jamak dari budhi yang artinya akal. Dengan demikian, budaya diartikan sebagai hal-hal yang

berhubungan dengan akal atau budi. Budaya adalah segala yang dihasilkan oleh manusia

berdasarkan kemampuan akalnya. Budaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) dapat dipelajari,

2) dapat diwariskan dan diteruskan,

3) hidup dalam masyarakat,

4) dikembangkan dan berubah,

5) terintegrasi.

Adapun politik berasal dari bahasa Yunani polis dan teta. Polis berarti kota atau negara

kota, teta berarti urusan. Dengan demikian, politik berarti urusan negara (pemerintahan).

Selain dari arti kata, banyak para ahli yang mengemukakan pendapat tentang politik. Beberapa

pengertian tentang politik yaitu:

a. Mirriam Budiardjo

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuantujuan

tersebut.

b. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.

Politik adalah penggunaan kekuasaan (macht) oleh suatu golongan anggota masyarakat

terhadap golongan lain.

c. Joyce Mitchell

Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuat kebijakan umum untuk

masyarakat seluruhnya.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengertian dari budaya politik.

Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat

yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu

sendiri.

Budaya Politik di Indonesia 5

Banyak ahli yang mengemukakan pengertian budaya politik. Beberapa defi nisi budaya

politik yang disampaikan para ahli antara lain:

a. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba

Menurut Almond dan Verba, budaya politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-pola

orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu dan tidak lain adalah

pola tingkah laku individu yang berkaitan degan kehidupan politik yang dimengerti oleh para

anggota suatu sistem politik.

b. Austin Ranney

Menurut Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik

dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objekobjek

politik.

c. Samuel Beer

Samuel Beer mengemukakan bahwa budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan

sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa

yang harus dilakukan oleh pemerintah.

d. Alan R. Ball

Alan R. Ball mengemukakan bahwa budaya politik adalah susunan yang terdiri dari sikap,

kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik.

Dari beberapa defi nisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai batasan pengertian

budaya politik, yaitu:

a. Budaya politik tidak mengedepankan perilaku aktual, tetapi perilaku nonaktual. Bentukbentuk

perilaku nonaktual seperti pandangan, orientasi, keyakinan, sikap, emosi,

kepercayaan, dan nilai-nilai yang dihayati para anggota suatu sistem politik.

b. Budaya politik mengorientasikan sistem politik. Terdapat salah satu faktor yang memiliki

arti penting pada pandangan terhadap sistem politik yaitu perasaan (trust) dan pemahaman

(hostility). Perasaan tersebut berwujud kerja sama dan konfl ik yang bermanfat dalam

membentuk kualitas politik.

c. Budaya politik mendeskripsikan warga negara sebagai anggota sistem politik.

Dengan demikian, orientasi warga negara terhadap objek politik, akan memengaruhi

perilaku nonaktual sebagai cerminan budaya politiknya. Budaya politik masyarakat sangat

dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasi struktur ditentukan oleh konteks

kultural. Dilihat dari sudut pandang rangsangan secara keseluruhan, budaya politik bertujuan

untuk mencapai atau memelihara stabilitas politik yang demokratis.

Coba Anda cari konsep dan pengertian budaya politik selain yang tercantum

di dalam materi! Cari melalui surat kabar, majalah, internet, atau media lain.

Buatlah rangkuman dari hasil studi pustaka Anda!

Aktivitas Mandiri

6 PKn SMA/MA Kelas XI

3. Komponen Pandangan Objek Politik

Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga

komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi

evaluatif.

a. Komponen kognitif

Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan bidang politik dan

kepercayaan pada politik peranan dan segala kewajibannya.

b. Komponen orientasi afektif

Komponen orientasi afektif adalah segala perasaan terhadap politik peranannya, para

aktor, dan penampilannya.

c. Komponen orientasi evaluatif

Orientasi evaluatif adalah keputusan dan paradigma tentang objek politik yang secara

tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Menurut Almond dan Verba, untuk mengukur sikap individu dan masyarakat dalam sistem

politik dapat digunakan ketiga komponen orientasi tersebut. Sementara dalam komponen

evaluatif orientasi politik seseorang, ditentukan oleh orientasi moral. Norma-norma yang

dianut seseorang warga negara menjadi dasar bagi sikap dan perannya terhadap sistem politik.

Sedangkan orientasi evaluatif berkaitan erat dengan evolusi normatif, moral politik, dan etika

politik

Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan politik timbul dari hubungan antara

individu yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Kebersamaan timbul dari proses saling adaptasi antara berbagai kepentingan

pribadi. Oleh karena itu, hubungan antara warga masyarakat dengan pemegang

kekuasaan secara alamiah berada dalam kondisi yang lebih harmonis bila

dibandingkan dengan hubungan yang terdapat di masyarakat Barat.

Sumber: www.politikkita.com

Info Khusus

4. Peranan Individu dalam Sistem Politik

Sistem politik modern merupakan satu hal yang sangat kompleks. Politik bukanlah

suatu bentuk ekspresi dan aktualisasi kemampuan pribadi seseorang melainkan sesuatu

yang didukung konsep serta gagasan-gagasan warga negara atau anggota masyarakat secara

konsekuen.

Seorang politikus dalam suatu waktu memiliki peranan ganda. Misalnya, ia berperan

sebagai anggota parlemen atau kabinet, sekaligus sebagai pemimpin partai politik atau

organisasi kemasyarakatan. Dengan posisi tersebut dalam menjalankan peranan yang satu

sering bertentangan dengan norma dan aturan yang melekat dalam peran yang lain. Untuk

Budaya Politik di Indonesia 7

itulah diperlukan kehati-hatian dalam mengungkapkan suatu pendapat, usulan, maupun gagasan.

Kapan waktunya ia berperan sebagai anggota parlemen dan kapan ia berperan sebagai pemimpin

partai.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan pentingnya pemisahan peranan (role

diferentiation) dalam situasi tertentu. Sikap kehati-hatian dalam membedakan peranan

politik itu dapat dikatakan sebagai salah satu interaksi budaya politik. Untuk melihat peranan

individu-individu dalam sistem politik, Almond dan Verba membedakan ke dalam golongan

subjek, yaitu:

a. subjek pertama adalah struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif, dan birokrasi,

b. penunjang jabatan seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator,

c. kebijaksanaan, keputusan, dan penguatan keputusan.

Orientasi individual terhadap kehidupan politik dipengaruhi oleh orientasi seseorang

secara terbuka terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. pengetahuan yang dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian

umum,

b. perasaan seseorang tentang terhadap struktur dan peranan elit politik dan penganjurpenganjur

kebijakan,

c. perasaan seseorang tentang struktur-struktur individu, keputusan-keputusan yang

dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses tersebut, bagaimana perasaan dan pendapatnya

terhadap hal itu,

d. perasaan seseorang sebagai anggota sistem politik yang berkaitan dengan hak,

kekuasaannya, kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orangorang

yang memiliki pengaruh,

e. penilaian seseorang terhadap norma-norma berpolitik.

Gambar 1.3 Pengetahuan yang dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum

menjadi salah satu faktor yang memengaruhi orientasi individu dalam kehidupan politik.

Sumber: wordpress.com

8 PKn SMA/MA Kelas XI

Potret Nusantara

Pembangunan Demokrasi Pemantapan Pendidikan Politik Perkuat Karakter

Bangsa

Suara Karya, Senin, 23 Agustus 2010

JAKARTA -, Dalam kesempatan tersebut, Suwarno mengapresiasi pelaksanaan

pilkada yang berlangsung damai di sejumlah daerah. Menurut dia, pilkada

damai dan demokratis menunjukkan keberhasilan daerah dalam menerapkan

pendidikan politik.

“Dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang damai, bermartabat, dan

demokratis, ke depan, Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, karena

memiliki banyak kelebihan dalam bermokrasi,” katanya.

Suwarno melihat, dalam pilkada sangat dibutuhkan “wisdom” atau

kearifan para elite politik dan masyarakat. “Dengan demikian, tidak perlu

lagi banyak biaya yang dikeluarkan. Dan beragam permasalahan dalam pesta

demokrasi tidak perlu lagi berakhir di pengadilan. Ini memang harus dilatih,

bagaimana seseorang bertanggung jawab sesuai level kepemimpinannya,

termasuk terhadap dirinya sendiri dalam kontribusinya membangun dan

menumbuhkembangkan demokrasi,” ucapnya.

Suwarno menuturkan, jika demokrasi sudah mantap, maka upaya mencapai

kesejahteraan kelak tak hanya diukur dari pertumbuhan, tapi bagimana dengan

pemerataannya. “Kesejahteraan harus seimbang antara kesejahateraan batin

dengan fi sik. Ada orang dengan penghasilan rendah bisa menerima, tapi ada

orang yang berpenghasilan lebih, tapi tidak menerima.” katanya.

Menurut dia, Indonesia terus berupaya mengungguli negara-negara lain,

sehingga bangsa ini tak boleh rendah diri. Harus ada kepercayaan diri dan

keyakinan atas jati dirinya. “Kemampuan itu bisa ditingkatkan melalui tekad,

semangat, dan format. Tekad harus kuat, semangat harus bagus, dan format

harus lebih sistematis,” katanya.

Format kesatuan bangsa dan politik Indonesia ke depan akan terus

diperkuat. “Sehingga kita dapat diperhitungkan dunia. Yang mendasar

adalah tekad dan semangat, itu harus ditanamkan masyarakat,” ujar Suwarno.

(Yudhiarma/Victor AS)

Sumber: Suara Karya.com

Pemantapan penerapan pendidikan politik makin memperkuat karakter

bangsa. Pendidikan politik mampu memperdalam kesadaran tentang makna

kearifan dan sikap bijak dalam membangun, mengembangkan, dan menjunjung

tinggi demokrasi. Berdasarkan tradisi yang sudah mengakar selama berabadabad,

bangsa Indonesia memiliki basis kultur yang bijak, arif dan adil, sehingga

sangat familiar dengan sikap tenggang rasa dan berlaku adil,

Keberhasilan menanamkan nilai-nilai kearifan politik ke dalam ranah pemikiran

warga, sudah merupakan sukses tersendiri bagi sebuah bangsa. Pendidikan politik

tidak harus sekadar teori. Pembelajaran dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik

di rumah dan di lingkungan lainnya, adalah pelajaran politik yang sangat berharga.

Budaya Politik di Indonesia 9

Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki, orientasi

warga negara terhadap kehidupan politik memengaruhi penggolongannya ke dalam

kebudayaan politik. Suatu model budaya politik tertentu tidak dapat dihubungkan secara

kasar dengan sistem politik, apalagi hal itu menyangkut budaya politik yang lingkupnya luas,

terutama bila subkultur disertakan.

Agar diperoleh pendekatan dan gambaran yang relatif tepat mengenai orientasi individu

terhadap budaya politik, perlu dikumpulkan informasi mengenai objek pokok orientasi politik.

Adapun objek-objek orientasi politik tersebut meliputi keterlibatan seseorang terhadap sistem

politik secara keseluruhan, proses masukan, dan diri sendiri.

1. Berbagai Pendapat mengenai Budaya Politik di Indonesia

Secara umum, terdapat tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat

Indonesia yaitu budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern.

a. Budaya politik tradisional

Budaya politik tradisional ialah budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari

etnis tertentu yang ada di Indonesia. Sebagai contoh budaya politik yang berangkat dari paham

masyarakat Jawa.

Budaya politik tradisional juga ditandai oleh hubungan yang bersifat patron-klien, seperti

hubungan antara tuan dan pelayannya. Budaya politik semacam ini masih cukup kuat di

beberapa daerah, khususnya dalam masyarakat etnis yang sangat konservatif. Masyarakat

tradisional seperti ini biasanya berafi liasi pada partai-partai sekuler (bukan partai agama).

b. Budaya politik Islam

Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada suatu

keyakinan dan nilai agama Islam. Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas. Karenanya,

Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadikan

Islam sebagai salah satu budaya politik yang cukup mewarnai kebudayaan politik di Indonesia.

Orientasi budaya politik yang mendasarkan pada nilai agama Islam mulai tampak sejak para

pendiri bangsa membangun negeri ini.

Budaya politik Islam biasanya dipelopori oleh kelompok santri. Kelompok ini identik

dengan pendidikan pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Kelompok masyarakat Islam terdiri

dari dua kelompok, yaitu tradisional dan modern. Kelompok tradisional biasanya diwakili oleh

masyarakat santri yang berasal dari organisasi NU (Nahdlatul Ulama). Sementara kelompok

modern diwakili oleh masyarakat santri dari organisasi Muhammadiyah. Perbedaan karakter

Islam ini juga turut melahirkan perbedaan pilihan politik. Ini membuat budaya politik Islam

menjadi tidak satu warna.

c. Budaya politik modern

Budaya politik modern adalah budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter

etnis tertentu atau latar belakang agama tertentu. Pada masa pemerintahan Orde Baru,

dikembangkan budaya politik modern yang dimaksudkan untuk tidak mengedepankan budaya

etnis atau agama tertentu. Pada masa pemerintahan ini, ada dua tujuan yang ingin dicapai

yakni stabilitas keamanan dan kemajuan.

B Macam-Macam Budaya Politik

10 PKn SMA/MA Kelas XI

Seperti halnya budaya politik Islam, budaya politik modern juga bersifat kuat dan

berpengaruh. Di dalamnya terdapat beragam subkultur seperti kelompok birokrat, intelektual,

dan militer. Nyatanya hanya ada dua kelompok (birokrat dan militer) yang paling berpengaruh

dalam pembuatan kebijakan pada masa Orde Baru.

Menurut antropolog berkebangsaan Amerika, Clifford Geertz ada tiga macam budaya

politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yaitu:

a. Budaya politik abangan

Budaya politik abangan adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspekaspek

animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat memengaruhi hidup

manusia. Tradisi selamatan merupakan ciri khas masyarakat ini. Upacara selamatan dilakukan

untuk mengusir roh-roh jahat yang dapat mengganggu manusia.

b. Budaya politik santri

Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek

keagamaan, khususnya agama Islam. Masyarakat santri biasanya diidentikkan dengan

kelompok yang sudah menjalankan ibadah atau ritual agama Islam. Pendidikan masyarakat

santri ditempuh melalui lembaga pendidikan yang ada dalam pondok pesantren, madrasah,

atau masjid. Pekerjaan masyarakat ini biasanya pedagang.

Gambar 1.4 Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan

aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam.

Sumber: wordpress.com

c. Budaya politik priyayi

Budaya politik priyayi adalah budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran

tradisi. Priyayi adalah masyarakat kelas atas atau aristokrat. Pekerjaan kaum priyayi biasanya

adalah para birokrat, yaitu bekerja sebagai pegawai pemerintah.

Almond dan Verba mengklasifi kasikan tipe-tipe budaya politik menjadi tiga. Ketiga

budaya politik tersebut yaitu budaya politik parokial, subjek, dan partisipasi.

Budaya Politik di Indonesia 11

a. Budaya politik parokial

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana.

Ciri khas budaya politik parokial yaitu:

1) spesialisasi masih sangat kecil sehingga pelaku-pelaku politik memiliki kekhususan tugas,

2) satu peranan dilakukan bersama dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan

pelaku politik dilakukan bersama dengan peranannya baik dalam bidang sosial, ekonomi,

maupun keagamaan.

b. Budaya politik subjek

Dalam budaya politik subjek, warga negara memiliki frekuensi yang tinggi terhadap

sistem politik. Hal ini berarti bahwa masyarakat dengan tipe budaya politik ini telah menyadari

otoritas pemerintahan. Namun demikian posisi sebagai subjek (kawula) mereka dipandang

sebagai posisi yang positif. Biasanya, sikap-sikap seperti ini timbul diakibatkan oleh faktorfaktor

tertentu, seperti proses kolonialisasi dan kediktatoran.

c. Budaya politik partisipan

Masyarakat dengan budaya politik partisipan memiliki orientasi politik yang ditujukan

kepada sistem politik secara keseluruhan, struktur politik, dan administratif.

Coba baca penggalan artikel berikut ini bersama kelompok Anda!

Pola Tindakan Politik

Konsep dalam masyarakat Jawa membentuk pola “tindak-tanduk yang

wajar” yang berupa pengekangan emosi dan pembatasan antusiasme serta ambisi.

Menyakiti dan menyinggung orang lain dipandang sebagai tindakan yang “kasar”.

Elemen yang tampak dualistis, berakar pada tradisi kehidupan militer

dan masyarakat sipil. Pada prinsipnya titik berat antara kedua tradisi bersifat

kontradiktif. Tradisi militer mengutamakan hierarki dan komando yang ketat,

segala gerak dan tindakan dibatasi. Militer juga menitikberatkan suasana penciptaan

keamanan fi sik. Di lain pihak, kelompok sipil dilandasi oleh tradisi penuh

keleluasaan dan persamaan. Hierarkinya bersifat jauh lebih longgar dan insidental.

Pada kebanyakan masyarakat non-Barat(non-Anglo Saxon), terutama

masyarakat Asia, persepsi yang dimiliki tentang kekuasaan berbeda dengan

masyarakat Barat. Perbedaan ini berakar pada perbedaan falsafah yang

fundamental mengenai hakikat kedudukan individu dalam masyarakat. Pada

masyarakat Asia semangat kerja sama antaranggota masyarakat sangat sentral

sehingga kepentingan pribadi individu ditempatkan pada posisi periferal, di

mana kepentingan individu mudah dikorbankan untuk kepentingan kolektif.

Sedangkan masyarakat non-Asia tidak demikian.

Sumber: one.indoskripsi.com

Setelah membaca artikel di atas, coba Anda diskusikan hal-hal berikut ini!

1. Tanggapan Anda mengenai isi artikel di atas.

2. Pola tindakan politik di Indonesia menurut pengamatan Anda.

3. Lakukan studi pustaka sebagai pendapat pembanding!

Arena Diskusi

12 PKn SMA/MA Kelas XI

2. Ciri-ciri Umum Budaya Politik di Indonesia

Rusadi Kantaprawira memberikan gambaran tentang ciri-ciri budaya politik Indonesia,

yaitu:

a. Konfi gurasi subkultur di Indonesia masih beraneka ragam. Keanekaragaman subkultur

ini ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa (nation building) dan pembangunan

karakter (character building).

b. Budaya politik Indonesia bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik

partisipan di lain pihak. Masyarakat bawah masih ketinggalan dalam menggunakan hak

dan dalam memikul tanggung jawab politiknya. Hal tersebut disebabkan oleh isolasi dari

kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, serta ikatan primordial. Sedangkan

kaum elit politik sungguh-sungguh merupakan merupakan partisipan yang aktif. Hal

tersebut dipengaruhi oleh pendidikan modern.

c. Sifat ikatan primordial yang masih berurat berakar yang dikenal melalui indikator berupa

sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan

tertentu, puritanisme dan nonpuritanisme, dan lain-lain. Di samping itu, salah satu

petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang

tercermin dalam struktur vertikal masyarakat di mana usaha gerakan kaum elit langsung

mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutan

dukungan.

d. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan

sifat patrimonial. Sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain, sikap asal bapak

senang. Di Indonesia, budaya politik tipe parokial kaula lebih mempunyai keselarasan

untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan

atau menundukkan diri pada proses output dari penguasa.

e. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan

pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

3. Faktor Penyebab Berkembangnya Budaya Politik

Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor,

antara lain:

a. Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik

masyarakat.

b. Tingkat ekonomi masyarakat, yaitu makin

tinggi tingkat ekonomi atau kesejahteraan

masyarakat, partisipasi masyarakat pun

makin besar.

c. Reformasi politik/political will, yaitu semangat

merevisi dan mengadopsi sistem politik

yang lebih baik.

d. Supremasi hukum, yaitu adanya penegakan

hukum yang adil, independen, dan bebas.

e. Media komunikasi yang independen,

yaitu media tersebut berfungsi sebagai

kontrol sosial, bebas, dan mandiri.

Gambar 1.5 Media dapat berfungsi sebagai kontrol

sosial, bebas, dan mandiri untuk mendukung

perkembangan budaya politik.

Sumber: www.panyingkul.com

Budaya Politik di Indonesia 13

Proses sosialisasi politik diharapkan terjadi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Tujuannya agar pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan politik tidak hanya menjadi

monopoli kalangan elit politik. Partisipasi politik diharapkan datang dari segenap lapisan

masyarakat, walaupun sudah barang tentu dalam kadar yang berlainan.

Konsep sosialisasi politik sangat bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan budaya

politik di Indonesia. Pada hakikatnya semua lapisan masyarakat mulai dari kalangan keluarga,

kelompok maupun organisasi kepentingan, organisasi politik, sampai kepada pemerintah

dapat menjadi sarana untuk memantapan dan menyebarluaskan budaya politik.

Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi,

dan kebudayaan tempat seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi

pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang.

1. Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang

berlaku di negara manapun. Sosialisasi politik berlaku di dalam semua sistem negara, baik yang

menganut sistem politik demokratis, otoriter, maupun diktator. Di setiap negara, sosialisasi

politik menjadi media untuk membentuk sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.

Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap

dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada.

Sosialisasi politik tersebut mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari

satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses sosialisasi politik berlangsung lama dan rumit. Dalam proses tersebut terjadi

usaha saling memengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman

politik yang relevan hingga membentuk tingkah laku politik. Tingkah laku politik seseorang

C Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Coba Anda cari jawaban atas permasalahan-permasalahan berikut ini!

1. Sejauh mana perkembangan pendidikan politik di dalam masyarakat

Indonesia?

2. Adakah perbedaannya antara masyarakat pedesaan dan masyarakat

perkotaan?

3. Sejauh mana pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pemahaman

masyarakat terhadap bidang politik?

4. Faktor-faktor apa saja yang menurut Anda dapat memengaruhi perkembangan

budaya politik dalam masyarakat?

Aktivitas Mandiri

14 PKn SMA/MA Kelas XI

biasanya akan berkembang secara berangsur-angsur. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh

pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap seseorang. Berbagai pengaruh tersebut menjadi faktor

pendorong untuk memunculkan persepsi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana

individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem

politik masyarakatnya.

Berbagai pengertian atau batasan mengenai sosialisasi politik telah banyak dikemukakan

oleh para ahli. Meskipun di antara para ahli politik terdapat perbedaan, namun pada umumnya

tetap pada prinsip-prinsip yang sama. Berikut ini beberapa pengertian sosialisasi politik

menurut para ahli.

a. David F. Aberle

Dalam bukunya yang berjudul Culture and Socialization, David F. Aberle mengemukakan

bahwa sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek tingkah

laku yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan, motif-motif, dan

sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan baik sekarang maupun yang

berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus

dipelajari. (Sumber: id.wikipidia.org)

b. Gabriel Almond

Gabriel Almond mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana sikapsikap

politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk yang merupakan

sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan dan keyakinan politik

kepada generasi berikutnya. (Sumber: id.wikipidia.org)

Gambar 1.6 Sosialisasi politik adalah proses individu-individu dapat memperoleh

pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik

masyarakatnya.

Sumber: wordpress.com

Budaya Politik di Indonesia 15

c. Irvin L. Child

Irvin L. Child berpendapat bahwa sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana

individu-individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku yang

dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya dengan dibatasi di dalam satu jajaran

yang menjadi kebiasaan dan dapat diterima sesuai dengan standar-standar kelompoknya.

(Sumber: id.wikipidia.org)

d. S.N. Eisentadt

Dalam From Generation to Generation, S.N. Eisentadt mengemukakan bahwa sosialisasi

politik adalah komunikasi yang dipelajari manusia dengan siapa individu-individu yang secara

bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum. (Sumber: id.wikipidia.org)

e. Denis Kavanagh

Denis Kavanagh mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah suatu proses di mana seseorang

mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik. (Sumber: id.wikipidia.org)

f. Alfi an

Alfi an mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses

sosialisasi politik masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengalami dan menghayati

betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung

sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik

baru. (Sumber: id.wikipidia.org)

Dari pandangan Alfi an, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni:

1) Pertama, sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terusmenerus

selama peserta itu hidup.

2) Kedua, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara

langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan

mengenai politik secara tegas. Proses mana berlangsung dalam keluarga, sekolah,

kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.

Dari sekian banyak defi nisi tersebut, tampak beberapa kesamaan para ahli dalam mengemukakan

beberapa segi penting sosialisasi politik, yaitu:

a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/

pola-pola aksi.

b. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam

batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi,

motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.

c. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode

ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.

d. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara

implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

16 PKn SMA/MA Kelas XI

Tokoh

GABRIEL ALMOND

Gabriel A. Almond (12 Januari 1911 - 25

Desember 2002) merupakan ilmuwan politik dari

Amerika Serikat. Ia terkenal karena karya pionir

di bidang perbandingan politik, perkembangan

politik, dan budaya politik.

Almond lahir di Rock Island, Illinois. Ia

merupakan putra imigran dari Rusia dan Ukraina.

Di masa dewasa, Almond kuliah di Universitas

Chicago, hingga menyelesaikan program pascasarjana.

Selesai kuliah, Almond bekerja di Harold Lasswell.

Almond menyelesaikan Ph.D. pada tahun 1938, dengan disertasi

doktornya yang berjudul Plutokrasi dan Politik di New York City, tetapi tidak

dipublikasikan hingga tahun 1998.

Almond mengajar di Brooklyn College (sekarang Universitas Kota

New York) 1939-1942. Pada waktu Amerika Serikat terlibat dalam Perang

Dunia II, Almond bergabung dengan Kantor Informasi Perang. Ia bertugas

menganalisis propaganda, dan menjadi kepala dari Bagian Informasi

Musuh. Seusai perang, Almond bekerja untuk Lembaga Strategis Survei

pasca-Perang di Jerman.

Almond kembali ke kehidupan akademik pada tahun 1947 dan

mengajar di Yale (1947-1950) dan (1959-1963), Princeton (1950-1959),

dan Universitas Stanford (1963-1993). Dia juga menjabat sebagai Kepala

Departemen Ilmu Politik di Stanford (1964-1969). Selain itu, Almond

juga menghabiskan waktu sebagai dosen tamu di berbagai universitas,

seperti Universitas Tokyo di Jepang, Universitas Belo Horizonte di Brasil,

dan Universitas Kiev. Meskipun Almond pensiun pada tahun 1976 dan

menjadi profesor emeritus di Stanford, ia terus menulis dan mengajar

hingga kematiannya.

Almond mengetuai Dewan Penelitian Ilmu Sosial Perbandingan

Komite Politik selama bertahun-tahun. Ia juga presiden dari Asosiasi Ilmu

Politik Amerika (APSA) untuk 1965-1966. Pada tahun 1981, ia menerima

APSA’s James Madison Award, yang diberikan kepada seorang ilmuwan

politik.

Sumber: id.wikipedia.org

Sumber: www.wikipidia.org

Budaya Politik di Indonesia 17

2. Proses Sosialisasi Politik

Perkembangan sosialisasi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Tahap

lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti

keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu.

Anak muda mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinva, kebaikan serta kebersihan

rakyatnya. Pemahaman ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden,

dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep

yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga

negara dalam sistem politik.

Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Seorang anak mempunyai

gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal.

Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat)

tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu:

a. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden, dan

polisi.

b. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat

swasta dan pejabat pemerintah.

c. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen),

mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).

d. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam

aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

Di Rusia dilakukan suatu penelitian secara khusus untuk menyelidiki nilainilai

pengasuhan anak yang memengaruhi sosialisasi politiknya. Nilai-nilai

tersebut adalah:

1. Tradisi; terutama agama, tetapi juga termasuk ikatan-ikatan kekeluargaan

dan tradisi pada umumnya

2. Prestasi; meliputi ketekunan, pencapaian/perolehan, ganjaran-ganjaran

material mobilitas sosial.

3. Pribadi; meliputi kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kemurahan hati.

4. Penyesuaian diri; yaitu bergaul dengan baik, menjauhkan diri dari kericuhan,

menjaga keamanan dan ketenteraman.

5. Intelektual; belajar dan pengetahuan sebagai tujuan.

6. Politik; sikap-sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan berkaitan dengan

pemerintahan.

Sumber: id.wikipedia.org

Info Khusus

18 PKn SMA/MA Kelas XI

3. Peran dan Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan

warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan

bersama. Peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang

ada dalam masyarakat.

Adapun fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi

secara maksimal dalam sistem politiknya. Hal itu sejalan dengan konsep demokrasi, yaitu

pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang berarti rakyat harus berpartisipasi dalam

kehidupan politik.

Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Politik, Michael Rush dan Phillip

Althoff mengemukakan fungsi sosialisasi sebagai berikut:

a. Melatih individu

Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku

di dalam sebuah sistem politik. Pembelajaran mengenai pemahaman sistem politik suatu

negara pun diajarkan di bangku sekolah. Hal ini dilakukan untuk menanamkan pemahaman

kepada semua warga negara sebagai subjek dan objek politik. Dalam proses pembelajaran

politik tersebut dimungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas

tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam

pemilihan umum.

b. Memelihara sistem politik

Sosialisasi politik juga berfungsi untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan

yang resmi. Setiap warga negara harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sistem

politik. Pemahaman tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang mudah sifatnya, seperti warna

bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah

memerintahnya sendiri. Melalui pemahaman tersebut, setiap warga negara dapat memiliki

identitas kebangsaan yang jelas.

4. Cara Melakukan Sosialisasi Politik

Rush dan Althoff mengemukakan tiga cara untuk melakukan sosialisasi politik, yaitu:

a. Imitasi

Cara yang pertama dalam melakukan sosialisasi politik adalah imitasi. Melalui imitasi,

seorang individu meniru terhadap tingkah laku individu lainnya.

b. Instruksi

Cara melakukan sosialisasi politik yang kedua adalah instruksi. Gaya ini banyak

berkembang di lingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui

rantai komando. Melalui instruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai

posisinya di dalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, dan untuk

apa.

Budaya Politik di Indonesia 19

Sumber: media.vivanews.com

Gambar 1.7 Gaya sosialisasi politik instruksi banyak berkembang di lingkungan militer

ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando.

c Motivasi

Cara melakukan sosialisasi politik yang terakhir adalah motivasi. Melalui cara ini,

individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkah sendiri

dengan tingkah orang lain

5. Alat atau Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses

seseorang dalam belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Adapun

sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara

lain:

a. Keluarga (family)

Wadah sosialisasi nilai-nilai politik yang paling efi sien dan efektif adalah di dalam

keluarga. Dimulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi

“perbincangan” politik ringan tentang segala hal. Dalam peristiwa tersebut tanpa disadari

terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak.

b. Sekolah

Di sekolah melalui pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan), peserta

didik dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu

yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, peserta didik

telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai

politik yang benar dari sudut pandang akademis.

c. Kelompok pertemanan (peer groups)

Sarana sosialisasi politik lainnya adalah kelompok pertemanan atau peer group. Peer group

termasuk kategori agen sosialisasi politik primary group. Peer group adalah teman-teman sebaya

yang mengelilingi seorang individu. Pengaruh pertemanan dalam sosialisasi politik sudah

berlangsung sejak masa pergerakan nasional.

20 PKn SMA/MA Kelas XI

d. Media massa

Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Berita-berita yang

dikemas dalam media audio visual (televisi), surat kabar cetak, internet, ataupun radio,

mengenai perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak memengaruhi masyarakat.

Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita perhatian individu

oleh sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung berlebihan.

e. Pemerintah

Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan

agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan

sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan,

melalui beberapa mata pelajaran yang ditujukan untuk memperkenalkan peserta didik kepada

sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga secara

tidak langsung melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan

pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini memengaruhi budaya politiknya.

f. Partai politik

Salah satu fungsi dari partai politik adalah memainkan peran dalam sosialisasi politik. Ini

berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpatisannya secara

periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma

dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan kesan

memperjuangkan kepentingan umum, sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat dan

senantiasa dapat memenangkan pemilu.

Gambar 1.8 Salah satu fungsi dari partai politik adalah memainkan peran sebagai sosialisasi

politik

Sumber: media.vivanews.com

Sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1) Sosialisasi politik

Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik, partai politik berperan mentransmisikan

budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai

warga negara (pendidikan politik).

Budaya Politik di Indonesia 21

2) Rekrutmen politik

Dalam melaksanakan fungsi rekrutmen, partai politik melakukan seleksi dan pemilihan

serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan

dalam sistem politik pada umumnya, dan pemerintahan secara khusus.

3) Partisipasi politik

Dalam menjalankan fungsi partisipasi politik, partai politik menjadi sarana kegiatan bagi

masyarakat dalam memengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu

dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah.

4) Artikulasi kepentingan

Dalam menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, partai politik merumuskan dan

menyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi, maupun kepentingan masyarakat kepada

pemerintah.

5) Agregasi kepentingan

Dalam menjalankan fungsi agregasi kepentingan, partai politik mengolah dan memadukan

berbagai tuntutan dan dukungan masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah.

6) Komunikasi politik

Dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, partai politik menghubungkan antara arus

informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya.

Diskusikan dengan kelompok Anda permasalahan-permasalahan berikut ini!

1. Menurut pendapat Anda, sejauh mana arti penting sosialisasi politik untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti penting peranannya dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara?

2. Sudah idealkah peran partai politik di Indonesia dalam sosialisasi politik?

Arena Diskusi

D Peran Serta dalam Budaya Politik Partisipan

Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara.

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, . karena keberadaan

struktur-struktur politik di dalam masyarakat yang kritis dan aktif. Hal tersebut merupakan

satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi.

Partisipasi politik juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Makin modern suatu

negara, maka makin tinggi pula tingkat partisipasi politik warga negara.

Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik bukan

sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau

berupa kebijakan politik. Keterlibatan rakyat tersebut juga dalam penerapannya, seperti ikut

mengawasi dan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut.

22 PKn SMA/MA Kelas XI

Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara berfungsi untuk mendukung programprogram

pemerintah. Artinya peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik

dan program pembangunan. Wujud dukungan dapat berupa masukan bagi pemerintah dalam

mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.

1. Sebab-Sebab Timbulnya Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta

secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya

memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab

timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:

a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin

banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan

pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola

partisipasi politik.

c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi

telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan

industrialisasi yang cukup matang.

d. Konfl ik antarkelompok pemimpin politik. Jika timbul konfl ik antarelite, maka yang dicari

adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat

yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan

yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

2. Konsep Partisipasi Politik

Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran

apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi

politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral

(perilaku) dan pendekatan post behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi

politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi

partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan.

Dalam ilmu politik, terdapat beberapa pertanyaan yang jawabannya merupakan hal

mendasar untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Pertanyaan-pertanyaan

tersebut yaitu:

a. Apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik?

b. Siapa saja yang terlibat?

c. Apa implikasinya?

d. Bagaimana bentuk praktik-praktik partisipasi politik?

e. Apa ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik?

Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik.

Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa

konsep partisipasi politik.

Budaya Politik di Indonesia 23

Konsep-konsep tersebut seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.

Sarjana Konsep Indikator

Kevin R. Hardwick Partisipasi politik memberi

perhatian pada cara-cara

warga negara berinteraksi

dengan pemerintah,

warga negara berupaya

menyampaikan kepentingankepentingan

mereka terhadap

pejabat-pejabat publik

agar mampu mewujudkan

kepentingan-kepentingan

tersebut.

- Terdapat interaksi antara

warga negara dengan

pemerintah

- Terdapat usaha

warga negara untuk

memengaruhi pejabat

publik.

Mirriam Budiardjo Partisipasi politik adalah

kegiatan seseorang atau

sekelompok orang untuk

ikut serta secara aktif dalam

kehidupan politik, dengan

jalan memilih pimpinan

negara, dan secara langsung

atau tidak langsung

memengaruhi kebijakan

pemerintah (public policy).

- Berupa kegiatan

individu atau kelompok

- Bertujuan ikut aktif

dalam kehidupan

politik, memilih

pimpinan publik atau

memengaruhi kebijakan

publik.

Ramlan Surbakti Partisipasi politik ialah

keikutsertaan warga negara

biasa dalam menentukan

segala keputusan menyangkut

atau memengaruhi hidupnya.

- Keikutsertaan

warga negara dalam

pembuatan dan

pelaksanaan kebijakan

publik

- Dilakukan oleh warga

negara biasa

Michael Rush dan Philip

Althoft

Partisipasi politik adalah

keterlibatan individu sampai

pada bermacam-macam

tingkatan di dalam sistem

politik.

- Berwujud keterlibatan

individu dalam sistem

politik

- Memiliki tingkatantingkatan

partisipasi

Huntington dan Nelson Partisipasi politik adalah

kegiatan warga negara

preman (private citizen)

yang bertujuan memengaruhi

pengambilan kebijakan oleh

pemerintah

- Berupa kegiatan

bukan sikap-sikap dan

kepercayaan

- Memiliki tujuan

memengaruhi kebijakan

publik

- Dilakukan oleh warga

negara preman (biasa)

24 PKn SMA/MA Kelas XI

Sarjana Konsep Indikator

Herbert McClosky Partisipasi politik adalah

kegiatan-kegiatan sukarela

dari warga masyarakat

melalui mana mereka

mengambil bagian dalam

proses pemilihan penguasa,

dan secara langsung atau

tidak langsung, dalam proses

pembentukan kebijakan

umum.

- Berupa kegiatankegiatan

sukarela

- Dilakukan oleh warga

negara

- Warga negara terlibat

dalam proses-proses

politik

Sumber: www. wikippedia.org

Berdasarkan beberapa defi nisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa

sarjana ilmu politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan

diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan

pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau

masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa

yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa.

Huntington dan Nelson memberi batasan terhadap pengertian konsep partisipasi politik,

yaitu:

a. cakupan kegiatan-kegiatan bukan sikap,

b. warga negara biasa (preman) bukan pejabat,

c. kegiatan hanya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah,

d. cakupan kegiatan yang memengaruhi pemerintah baik efektif maupun yang tidak,

e. kegiatan partisipasi dilakukan langsung ataupun tidak.

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan

dan melalui berbagai wahana. Namun bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di

berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan

nonkonvensional, sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond.

Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional.

a. Bentuk konvensional

Bentuk konvensional antara lain:

1) dengan pemberian suara (voting),

2) dengan diskusi kelompok,

3) dengan kegiatan kampanye,

4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan,

5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif,

6) dengan pengajuan petisi.

Budaya Politik di Indonesia 25

b. Bentuk nonkonvensional

Bentuk nonkonvensional antara lain:

1) dengan berdemonstrasi,

2) dengan konfrontasi,

3) dengan pemogokan,

4) tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran,

5) tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan,

6) dengan perang gerilya/revolusi.

Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara

dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

a. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan

pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan

bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan,

mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik.

b. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan

negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi

pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi

menjadi lima bentuk, yaitu:

a. kegiatan pemilihan,

b. lobi,

c. kegiatan organisasi,

d. mencari koneksi,

e. tindakan kekerasan.

Dengan demikian, berbagai partisipasi politik warga negara dapat dilihat dari berbagai

kegiatan warga, yaitu:

a. Terbentuknya organisasi-organisasi maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian

dari kegiatan sosial dan penyalur aspirasi rakyat.

b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi

input terhadap kebijakan pemerintah.

c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan warga negara untuk menggunakan hak

pilihnya, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif.

d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan

output kepada pemerintah.

Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis.

Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui

kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan

nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai

nilai-nilai luhur Pancasila.

26 PKn SMA/MA Kelas XI

4. Gerakan Menuju Partisipasi Politik

Partisipasi warga negara dalam suatu negara akan berjalan seiring dengan tingkat

kesadaran politik warga negara. Makin tinggi tingkat kesadaran politik dalam suatu negara

akan mendorong partisipasi warga negara dalam kegiatan politik. Kesadaran politik yang

mendorong gerakan ke arah partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal.

Menurut Myron Weinr, ada beberapa hal yang dapat memperluas arah partisipasi politik

dalam proses politik, yaitu:

a. Modernisasi

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya

industrialisasi, memacu perbaikan dalam segala aspek kehidupan termasuk perbaikan

pendidikan. Peran media massa sebagai sarana komunikasi masyarakat menunjang ke

arah kemajuan. Dengan kondisi semacam ini, ada sebagian warga negara yang merasakan

terjadinya perubahan nasib. Kondisi demikian mendorong mereka menuntut untuk berperan

dalam kegiatan politik. Hal inilah yang akan memperluas gerakan ke arah partisipasi politik.

b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial

Salah satu akibat modernisasi adalah munculnya perubahan kelas sosial, seperti kelas

pekerja baru dan kelas pekerja menengah. Selain itu, stratifi kasi sosial dalam masyarakatpun

akan makin terlihat jelas. Dengan demikian, bagi yang berkepentingan akan menuntut

partisipasi politik untuk berusaha memengaruhi pembuatan kebijakan politik.

c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Lahirnya kaum intelektual seperti sarjana, kritikus, pengarang, dan lain-lain sangat

berpengaruh terhadap penentuan kebijakan politik suatu negara. Melalui pendapat, ide, saran

maupun kritikan, mereka dapat akan memengaruhi pola pikir masyarakat dan membangkitkan

tuntutan akan partisipasi politik. Situasi yang demikian dapat memengaruhi pembuatan

kebijakan politik pemerintah. Selain itu, makin berkembangnya sarana transportasi dan

komunikasi modern, makin memperlancar penyebaran ide-ide baru.

d. Konfl ik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik

Dalam rangka mendapat dukungan dari masyarakat guna merebut kekuasaan dalam

bidang pemerintahan, para pemimpin kelompok-kelompok politik menggunakan berbagai

macam cara. Berbagai macam cara tersebut, seperti menumbuhkan ide-ide baru, beropini,

bahkan dengan cara kekerasan, apabila saling berbenturan sehingga menimbulkan konfl ik.

Adanya konfl ik tersebut, mendorong sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan

politik.

Nilai-Nilai Pancasila

Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang

demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan

haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan

bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila.

Budaya Politik di Indonesia 27

e. Keterlibatan pemerintah dalam berbagai urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan

Keterlibatan pemerintah yang makin meluas dalam berbagai aspek kehidupan,

menyebabkan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan rakyat untuk ikut berperan dalam

menentukan kehidupannya. Meluasnya kegiatan pemerintah dalam menentukan kehidupan

warga negara mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta

dalam penentuan kebijakan pemerintah.

Setiap warga negara tidaklah sama partisipasinya dalam politik. Ada warga negara

yang aktif, ada warga negara yang tidak aktif, ada warga negara yang enggan, atau bahkan

sama sekali tidak mau berurusan dengan masalah politik (antipolitik). Keengganan tersebut

dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya adanya politik kotor sehingga menimbulkan

kekecewaan masyarakat, kurangnya pendidikan politik, dan lain-lain. Ada tingkatan-tingkatan

partisipasi politik masyarakat yang menunjukkan kualitas dan kuantitas kegiatan masyarakat

dalam kegiatan politik.

Adapun tingkatan-tingkatan partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff

antara lain:

a. menduduki jabatan politik atau administrasi,

b. mencari jabatan politik atau administrasi,

c. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik,

d. keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik,

e. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik,

f. keanggotaan semu dalam suatu organisasi semu politik,

g. partisipasi dalam rapat umum demonstrasi,

h. partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam bidang politik,

i. voting (pemberian suara).

5. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat atau warga negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor,.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan faktor-faktor tersebut, di antaranya:

a. Keimer

Menurut Keimer, ada beberapa hal yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu:

1) modernisasi,

2) terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial,

3) meluasnya partisipasi masyarakat,

4) konfl ik-konfl ik di antara pemimpin-pemimpin politik,

5) keterlibatan pemerintah yang makin luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

b. Ramlan Surbakti

Menurut Ramlan Surbakti, terdapat 2 faktor yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu

kesamaan politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah.

c. Milbart

Menurut Milbart, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik yaitu:

1) penerimaan perangsang politik,

2) karakteristik sosial seseorang,

3) sifat dan sistem partai tempat seseorang individu itu tetap hidup,

4) perbedaan regional.

28 PKn SMA/MA Kelas XI

d. Arbi Sanit

Terdapat 5 faktor menurut Arbi Sanit yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu:

1) kebebasan berkompetisi di segala bidang,

2) kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka,

3) keleluasaan untuk mengorganisasi diri sehingga organisasi masyarakat dan partai politik

dapat tumbuh dengan subur,

4) penyebaran sumber daya politik di kalangan masyarakat yang berupa kekuasaan dalam

masyarakat,

5) adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga terjadi keseimbangan.

Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu

yang tergabung dalam trias politika: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sumber: sistempolitikindonesia.blogspot.com

Info Khusus

6. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Terdapat perbedaan konsep partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Salah

satu sebab perbedaan adalah adanya perbedaan dalam sistem politik negara. Hal tersebut

menyebabkan terjadinya perbedaan model pembangunan yang ditetapkan.

Huntington dalam hal ini mengemukakan empat model pembangunan, yaitu:

a. Model pembangunan liberal borjuis

Dalam model ini, terdapat asumsi bahwa sebab-sebab ketimpangan sosial ekonomi,

kekerasan politik, dan ketidakadilan politik yang demokratis terletak pada keterbukaan kalangan

ekonomi yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya modernisasi dan pembangunan

di bidang sosial ekonomi secara cepat. Dalam model ini partisipasi diupayakan secara cepat.

b. Model pembangunan otokrasi

Model pembangunan otokrasi yaitu model pembangunan yang berusaha memusatkan

kekuasaan di tingkatan pertumbuhan ekonomi yang menggairahkan pemerataan ekonomi

masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat bawah. Pada masa Orde Baru di

Indonesia memakai model ini. Struktur masyarakat menengah dikucilkan dari kekuasan politik

untuk menciptakan stabilitas politik.

c. Model teknokrasi

Model teknokrasi didasarkan pada asumsi bahwa partisipasi harus ditekan agar rendah

sehingga memungkinkan upaya untuk memajukan pembangunan. Model ini ditandai partisipasi

yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Model populasi

Model populasi mengakibatkan konfl ik sosial dan terbentuknya kutub-kutub polarisasi

dalam masyarakat. Model populasi ditandai partisipasi politik yang tinggi, perluasan

kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial, peningkatan pengusiran sosial, dan pertumbuhan

ekonomi yang lamban.

Budaya Politik di Indonesia 29

Selanjutnya Huntington juga membagi tahapan pembangunan sosial ekonomi dengan

partisipasi masyarakat menjadi 5, yaitu:

a. tingkat partisipasi masyarakat cenderung berlainan atas dasar status ekonomi,

b. pembangunan ekonomi dan sosial tidak langsung telah meningkatkan ketegangan dan

tekanan antarkelompok,

c. berkembangnya perekonomian yang makin kompleks menyebabkan banyaknya organisasi

dan perkumpulan sehingga melibatkan banyak orang dalam kelompok-kelompok itu,

d. pembangunan ekonomi di samping sebagian memerlukan perluasaan-perluasaan yang

penting dan fungsi-fungsi pemerintah juga menghasilkan,

e. Modernisasi ekonomi biasanya berlangsung bentuk pembangunan nasional.

Dari sejarah politik Indonesia, krisis partisipasi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa

hal, yaitu:

a. Adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa

melibatkan keikutsertaan rakyat sehingga setiap kebijakan politik yang diambil oleh

suprastruktur politik sedikit banyak dirasakan sebagai kurang adanya ikatan batin dengan

sebagian rakyat.

b. Setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan.

c. Ketidakacuhan (apatis) yang tumbuh dan seringkali disusul dengan manifestasi ekstern

berupa separatisme dan demokrasi.

d. Adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam suprastruktur

politik, sehingga banyak persoalan pembagian yang tujuannya hendak mengembangkan

masyarakat menjadi terganggu.

Kehidupan politik di suatu negara sangat bergantung pada perilaku warga

masyarakatnya dalam sistem politik. Perilaku masyarakat dalam kehidupan

poltik itulah yang sering disebut dengan budaya politik. Dalam mengembangkan

budaya politik, diperlukan sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik diharapkan

masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negaranya.

Setelah mempelajari materi tentang Budaya Politik, coba Anda renungkan

dan pahami kembali makna dari penerapan budaya politik. Budaya politik

seperti apa yang mampu menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat,

mendukung keutuhan bangsa dan negara, serta mampu membawa bangsa

Indonesia mencapai kejayaan?

Refleksi

Coba indentifi kasikan kegiatan politik yang terjadi di sekitar tempat tinggal

Anda! Identifi kasikan pula peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut!

Aktivitas Mandiri

30 PKn SMA/MA Kelas XI

Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki

pengaruh dalam struktuk politik dan sistem politik.

Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan)

yang membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam

menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik.

Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh

beberapa hal, seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar

belakang tersebut tentunya terjadi di sekitar pelaku politik.

Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang

dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan

tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri.

Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik

terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi

afektif, dan komponen orientasi evaluatif.

Objek-objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap

sistem politik secara keseluruhan, proses masukan, diri sendiri.

Secara umum, terdapat tiga macam budaya politik yang berkembang dalam

masyarakat di Indonesia yaitu budaya politik tradisional, budaya politik

Islam, dan budaya politik modern.

Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem

politik yang berlaku di negara manapun.

Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam

memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam

masyarakat di tempatnya berada.

Menurut Easton dan Hess, anak-anak mempunyai gambaran yang sama

mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal.

Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan.

Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap

politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan

hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama.

Peranan sosialisasi politik melibatkan keluarga, sekolah, dan lembagalembaga

tertentu yang ada dalam masyarakat.

Fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan

dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong

timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

Rush dan Althoff mengemukakan tiga cara untuk melakukan sosialisasi

politik, yaitu: imitasi, instruksi, dan motivasi.

Rangkuman

Budaya Politik di Indonesia 31

Sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi

politik, antara lain keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, media massa,

pemerintah, dan partai politik.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk

ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan

negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah.

Setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatankegiatan

sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada

bab 2

Budaya demokrasi menuju masyarakat madani

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara

yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui wakilwakilnya

yang duduk di lembaga perwakilan. Wakil-wakil rakyat tersebut dipilih rakyat

melalui pemilihan umum.

Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan

masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, sikap dan perilaku

masyarakatnya selalu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

1. Pengertian Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno. Istilah tersebut diutarakan pertama kali

di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Athena dianggap sebagai negara yang pertama kali

menerapkan sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun,

arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu. Defi nisi modern telah berevolusi sejak

abad ke-18. Perkembangan istilah demokrasi terjadi seiring dengan perkembangan sistem

demokrasi di banyak negara.

Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos

berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan

rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk

rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal

ini karena demokrasi saat ini dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi penting dalam pelaksanaan pembagian kekuasaan suatu

negara yang berdasarkan pada konsep dan prinsip trias politika. Dalam demokrasi, kekuasaan

negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat.

Tokoh

Gusdur Terima Gelar Bapak Demokrasi Papua

Warga Papua memberikan penghargaan berupa gelar

Bapak Demokrasi Papua kepada presiden ke-4 RI, almarhum

K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pemberian gelar

tersebut ditandai oleh penyerahan cendera mata berupa

dua burung cenderawasih dalam kotak kaca kepada anak

almarhum, Inayah Wahid.

Penghargaan itu diberikan dalam acara memperingati 10 tahun kembali

nama Papua yang digelar di Gedung Olahraga Cenderawasih, Jayapura,

yang juga ditandai oleh peluncuran buku berjudul Hai Tanahku Papua,

Untukmu Pahlawan yang diterbitkan Konsensus Nasional Papua.

Sumber: wordpress.com

A Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

40 PKn SMA/MA Kelas XI

Ny. Lilik CH Wahid, adik almarhum yang mendampingi Inayah,

mengajak agar masyarakat Papua bekerja keras guna mencapai

kesejahteraan dan memperbaiki diri sendiri.

“Kita sudah capek berwacana dan beretorika. Kini saatnya bekerja sama

untuk mencapai kesejahteraan,” ajak Ny. Lilik Wahid seraya menambahkan,

dirinya yang saat ini berada di Komisi I DPR siap membantu Papua.

Sementara itu, Inayah, putri bungsu Gus Dur, mengatakan, dirinya

bersama keluarga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang

diberikan rakyat Papua terhadap ayahandanya.

Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboisembut menuturkan, Gus

Dur berjasa bagi Papua dengan telah mengembalikan nama Papua dari

sebelumnya Irian Jaya.

Sumber: kompas.com

2. Hakikat Demokrasi

Pada hakikatnya, demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan.

Demokrasi merupakan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsurunsur

moral. Dengan demikian, demokrasi didasari oleh beberapa nilai (value).

Hendry B. Mayo mengemukan tentang nilai-nilai dalam demokrasi, antara lain:

a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized

peacefull settlement of confl ict),

b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang

berubah (peaceful changein a changing society),

c. menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur (membatasi pemakaian

kekerasan/paksaan seminimal mungkin (minim of coercion),

d. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity),

e. menjamin tegaknya keadilan,

f. memajukan ilmu pengetahuan,

g. pengakuan dan penghormatan terhadap kekebasan.

Melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pelaksanaan demokrasi

mampu mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara

tersebut.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden

atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu

pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara

tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung

presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.

Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering

dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang

masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 41

tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan

jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun

negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah

melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal.

Gambar 2.2 Melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pelaksanaan

demokrasi mampu mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Sumber: wordpress.com

Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai di dalamnya, membawa keuntungan

bagi masyarakat. Keuntungan tersebut antara lain:

1. kebebasan untuk berpendapat,

2. kebebasan untuk membuat kelompok,

3. kebebasan untuk berpartisipasi,

4. kesetaraan antarwarga,

5. saling percaya,

6. kerja sama.

Akan tetapi, mengingat masyarakat Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi,

segala bentuk kebebasan tersebut haruslah dilaksanakan dengan batasan-batasan untuk saling

menghormati. Hal paling penting inilah yang seharusnya menjadi agenda utama pemerintah

saat ini guna mengurangi kesalahpahaman dalam memahami nilai-nilai demokrasi. Bila tidak,

kesalahpahaman seringkali mengakibatkan hal-hal destruktif terhadap masyarakat

3. Pilar Demokrasi

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica. Prinsip ini membagi ketiga

kekuasaan politik negara untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara. Tiga jenis

lembaga tersebut adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga lembaga saling lepas

(independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan

independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa

saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip keseimbangan.

42 PKn SMA/MA Kelas XI

Peran ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah:

a. Lembaga-lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan

melaksanakan kewenangan eksekutif.

b. Lembaga-lembaga pengadilan berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif.

c. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan

legislatif. Keputusan legislatif dibuat oleh rakyat melalui wakil-waklinya. Para wakil

rakyat ini wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya

(konstituen) dan yang memilihnya.

Prinsip semacam trias politica menjadi sangat penting untuk menghindari dominasi salah

satu lembaga atas lembaga yang lain. Beberapa fakta sejarah mencatat bahwa kekuasaan

pemerintah yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil

dan beradab. Bahkan, kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran

terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara

yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif hingga mampu menentukan

sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memedulikan aspirasi

rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Sumber: vivanews.com

Gambar 2.3 Kekuasaan legislatif di Indonesia dijalankan oleh Dewan Perwakilan

Rakyat.

Pemilu diharapkan menjadi kegiatan untuk mewujudkan konsolidasi

demokrasi. Pemilu yang demikian tentunya harus berlangsung dengan damai

dan demokratis. Pemilu yang berjalan lancar dan tertib, demokratis, serta

berlangsung tanpa gejolak, kekerasan, dan pertumpahan darah merupakan

prestasi luar biasa bagi bangsa Indonesia.

Coba Anda cermati makna dari kalimat di atas!

Apa komentar Anda menanggapi kalimat di atas!

Aktivitas Mandiri

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 43

4. Lembaga dan Masyarakat sebagai Penggerak Demokrasi

Demokrasi yang diharapkan bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat Indonesia saat

ini belum bisa terwujud. Anggapan yang muncul, demokrasi lebih diidentikkan kepada halhal

bersifat politis, sehingga yang terjadi isu-isu demokratis tersebut lebih berkembang pesat

di kalangan partai politik. Dalam pelaksanaannya demokrasi, belum bisa menyentuh kepada

lembaga atau masyarakat.

Saat ini lembaga dan masyarakat belum bisa menerapkan pendekatan demokrasi dalam

berorganisasi atau bermasyarakat. Mereka masih memakai atau lebih suka menerapkan

pendekatan adat dan budaya masing-masing. Hal tersebut karena adat dan budaya dianggap

sudah menjadi kebiasaan dan lebih mudah dikenal masyarakat. Akan tetapi, mereka tidak sadar

bahwa pendekatan-pendekatan adat dan budaya masing-masing tersebut tidak bisa dipakai

jika dihadapkan dengan adat dan budaya yang lain. Seringkali timbul tindakan-tindakan

destruktif yang dilatarbelakangi oleh adat dan budaya. Misalnya, jika timbul permasalahan

di Yogyakarta, tidak mungkin bila diselesaikan menggunakan pendekatan adat atau budaya

Batak, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, mengingat Indonesia memiliki keragaman

masyarakat yang sangat tinggi, demokrasi yang menjadi asas negara saat ini diharapkan bisa

memancarkan nilai-nilai demokratisnya agar lebih universal dan dapat menjadi solusi terhadap

peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan yang ada.

Menurut Dahl, terdapat beberapa keuntungan demokrasi selain contoh sederhana di atas,

yaitu:

a. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam

dan licik.

b. Demokrasi menjamin warga negaranya dengan sejumlah hak asasi manusia yang tidak

diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sitem yang tidak demokratis.

c. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada

alternatif lain yang memungkinkan.

d. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.

e. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya

bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri,

yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.

f. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya

untuk menjalankan tanggung jawab moral.

g. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang

memungkinkan.

h. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan

politik yang relatif tinggi.

i. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.

j. Negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada

negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Hal-hal di atas menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat untuk mewujudkannya.

Sukses di bidang politik tidak menjadi jaminan keseluruhan masyarakat menerapkan nilainilai

demokrasi. Perlu adanya langkah-langkah intensif dalam mentransformasikan nilai-nilai

tersebut.

44 PKn SMA/MA Kelas XI

5. Macam-Macam Demokrasi

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan

sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan

pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3

sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.

a. Berdasarkan ideologi

Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

1) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)

Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas

pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak

diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

2) Demokrasi rakyat

Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan

pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi

diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di

negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria,

Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar”,

yang berhaluan Marxisme-komunisme.

Gambar 2.4 Negara-negara Eropa Timur pernah menerapkan sistem demokrasi

proletar.

Sumber: www.earth-photography.com

b. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan

menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi

representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum.

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 45

1) Demokrasi langsung

Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya

dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara

berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada

zaman Yunani Kuno (abad IV SM).

2) Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif)

Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini

disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin

menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan

kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan

(parlemen).

Gambar 2.5 Parlemen merupakan representasi perwakilan rakyat dalam suatu

negara.

Sumber: wordpress.com

3) Demokrasi perwakilan sistem referendum

Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi

langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam

lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat

dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

Menurut John Locke, ada dua asas terbentuknya negara.

Pertama, pactum unionis yaitu perjanjian antarindividu

untuk membentuk negara. Kedua, pactum suvjektionis,

yaitu perjanjian negara yang dibentuknya. Abraham

Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

(democracy is government of the people, by the people,

for the people).

Sumber: id.wikipedia.org

Info Khusus

Sumber: wordpress.com

46 PKn SMA/MA Kelas XI

c. Berdasarkan titik perhatian

Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam,

yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.

1) Demokrasi formal

Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi

formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang

politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang

ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang

sama.

2) Demokrasi material

Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upayaupaya

menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang

politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi

perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan

negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.

3) Demokrasi gabungan

Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang

keburukan demokrasi formal dan demokrasil material. Persamaan derajat dan hak setiap orang

diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh

pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan

persamaan derajat dan hak asasi manusia.

6. Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya

diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya

adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan

prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan

pelaksanaan demokrasi di negara lainnya.

Menurut Inu Kencana Syafi ie, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara

lain:

a. Adanya pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada

pendapat John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian,

yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran

sehingga tidak dapat saling menguasai.

b. Pemilihan umum yang bebas

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya,

kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan

tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif.

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 47

Gambar 2.6 Pemilu menjadi cara bagi warga negara untuk memilih wakil rakyat.

Sumber: www.swaberita.com

Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya,

setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak

dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi.

Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan

wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.

c. Manajemen yang terbuka

Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam

menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan

pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.

d. Kebebasan individu

Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai

bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya.

Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat

bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap

masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan

kepentingan orang lain.

e. Peradilan yang bebas

Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan

perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik

kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan

hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

f. Pengakuan hak minoritas

Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat

dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan

adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki

hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi

semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

48 PKn SMA/MA Kelas XI

g. Pemerintahan yang berdasarkan hukum

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi

instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

h. Supremasi hukum

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat.

Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu,

pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.

i. Pers yang bebas

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh

negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri

seorang pejabat.

j. Beberapa partai politik

Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan

hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan

bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999, dilaksanakan

pemilihan umum multipartai pertama kali sejak Orde Baru. Mulai Pemilu 1999, setiap partai

politik memiliki asas sesuai dengan perjuangan politik masing-masing. Tidak lagi dikenal asas

tunggal bagi setiap partai politik.

Namun tentunya, pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain

itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang

dilarang oleh undang-undang.

Gambar 2.7 Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan

aspirasi politiknya

Sumber: i.ytimg.com

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 49

Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan

ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang

kemudian dijadikan tolok ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan

di suatu negara. Tolok ukur tersebut meliputi empat aspek, yaitu:

a. Masalah pembentukan negara

Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola

hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen

penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik.

b. Dasar kekuasaan negara

Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya

secara langsung kepada rakyat.

c. Susunan kekuasaan negara

Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk

menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.

d. Masalah kontrol rakyat

Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara

sesuai dengan keinginan rakyat.

Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 memberikan

penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme

kepemimpinannya, Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR sebagai

lembaga yang dipilih dari rakyat. Dengan demikian, secara hierarki seharusnya

rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan

yang dipilih dalam pemilu.

Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1955

ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia,

sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai

pilihan sistem pemerintahan.

Sumber: www.politikita.com

Indonesia kembali masuk ke dalam alam demokrasi pada tahun 1998.

Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang

menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu.

Lakukan kegiatan berikut ini!

1. Lakukan studi pustaka mengenai pelaksanaan pemilihan umum di

Indonesia!

2. Berikan penilaian mengenai pelaksanaan pemilihan umum tersebut!

3. Diskusikan bersama kelompok Anda!

Arena Diskusi

50 PKn SMA/MA Kelas XI

Reformasi menuntut perubahan dalam semua aspek kehidupan, khususnya bidang politik,

pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Masyarakat mengharapkan terwujudnya perubahan

total dalam kehidupan berbangsa dan berma syarakat. Salah satu harapan masyarakat adalah

terwujudnya kedaulatan rakyat yang telah hilang. Terwujudnya kedaulatan rakyat, menjadi

ciri kehidupan bernegara yang demokratis. Kehidupan bernegara yang demokratis, merupakan

arah yang hendak dicapai dalam perubahan di bidang politik.

Untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, diperlukan terciptanya masyarakat madani.

Kehidupan masyarakat madani ditandai dengan adanya keterbukaan di bidang politik. Kehidupan

masyarakat madani juga memiliki tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi

untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

1. Pengertian Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani sebenarnya merupakan istilah

baru dari hasil pemikiran Prof. Naquib al-Attas. Ia adalah

seorang fi losof kontemporer dari Malaysia. Di Indonesia,

istilah masyarakat madani atau civil society baru populer

pada dasawarsa 1990-an. Pada awalnya, istilah masyarakat

madani di Indonesia bermula dari gagasan Dato Anwar

Ibrahim. Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri

Malaysia itu berkunjung ke Indonesia membawa istilah

masyarakat madani sebagai terjemahan civil society. Istilah

masyarakat madani disampaikan dalam ceramahnya pada

simposium nasional dalam rangka Forum Ilmiah di acara

Festival Istiqlal, 26 September 1995.

Namun sebenarnya, istilah tersebut dikemukakan oleh

Cicero dalam fi lsafat politiknya. Ia menyebut dengan istilah

societies civillis. Pada awalnya, istilah tersebut identik dengan

negara. Namun dalam perkembangannya, istilah societies

civillis dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat

yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang

tinggi, berhadapan dengan negara, serta keterikatan dengan

nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.

Menurut W.J.S. Poerwadarminto, kata masyarakat berarti suatu pergaulan hidup manusia,

sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan dan aturan yang

tertentu. Sedangkan kata madani berasal dari bahasa Arab yaitu madinah, yang artinya kota.

Dengan demikian masyarakat madani secara etimologis berarti masyarakat kota. Meskipun

demikian, istilah kota tidak merujuk semata-mata kepada letak geografi s, tetapi justru kepada

karakter atau sifat-sifat tertentu yang cocok untuk penduduk sebuah kota. Dari sini kita paham

bahwa masyarakat madani tidak asal masyarakat yang berada di perkotaan, tetapi yang lebih

penting adalah memiliki sifat-sifat yang cocok dengan orang kota, yaitu yang berperadaban.

Gambar 2.8 Istilah masyarakat

madani disampaikan

Dato Anwar Ibrahim

pada simposium

nasional dalam rangka

Forum Ilmiah di acara

Festival Istiqlal, 26

September 1995.

Sumber: malaysia123.com

B Masyarakat Madani

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 51

Menurut rumusan PBB, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan

menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia. Adapun dalam frasa

bahasa Latin, masyarakat madani merupakan padanan frasa civillis societies. Artinya adalah

suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab. Dalam bahasa Inggris,

masyarakat madani dikenal dengan istilah civil society. Artinya adalah masyarakat yang

menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.

Dalam perkembangannya, istilah masyarakat madani dipahami para ahli berdasarkan

lingkungan masing-masing. Defi nisi tersebut merupakan hasil analisis dan kajian dari

fenomena masyarakat. Berikut ini beberapa pengertian masyarakat madani.

a. Zbighiew Rau

Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang

mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing

satu sama lainnya guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Sistem nilai yang harus ada

dalam masyarakat madani menurut Zbighiew Rau adalah:

1) individualisme,

2) pasar (market),

3) pluralisme.

b. Han Sung Joo

Masyarakat madani adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hakhak

dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang

mampu mengartikulasi isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan

diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma dan budaya yang menjadi

identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam

civil society ini

c. Anwar Ibrahim

Masyarakat madani adalah masyarakat ideal yang memiliki peradaban maju dan sistem

sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara

kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat, yaitu masyarakat yang cenderung

memiliki usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran seni, pelaksanaan pemerintahan

untuk mengikuti undang-undang bukan nafsu, demi terlaksananya sistem yang transparan.

d. Nurcholish Madjid

Masyarakat madani adalah suatu tatanan kemasyarakatan yang mengedepankan toleransi,

demokrasi, dan berkeadaban serta menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan).

e. A.S. Hikam

A.S. Hikam mendefi nisikan pengertian masyarakat madani berdasarkan istilah civil

society. Menurutnya, civil society didefi nisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial

yang terorganisasi dan bercirikan:

a. Kesukarelaan (voluntary), artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen

bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.

b. Keswasembadaan (self generating), artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang

tinggi.

52 PKn SMA/MA Kelas XI

Gambar 2.9 Masyarakat madani memiliki keswadayaan yang tinggi.

Sumber: wordpress.com

Tokoh

Nucholish Madjid dan Masyarakat Madani

Cak Nur merupakan ikon pembaruan pemikiran

dan gerakan Islam di Indonesia. Gagasannya tentang

pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual

Islam terbesar di Indonesia. Nurcholish Madjid yang

telah melakukan rekonstruksi terhadap masyarakat

madani dalam artikelnya “Menuju Masyarakat

Madani”.

Nurcholish Madjid yang mencoba melihat civil

society berkaitan dengan masyarakat kota madinah

pada zaman Rasulullah. Menurut Madjid, Piagam Madinah merupakan

dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan

dasar-dasar pluralisme dan toleransi, sementara toleransi di Eropa (Inggris)

baru dimulai dengan The Toleration Act of 1689.

Sumber: islamkuno.com

Sumber: wordpress.com

c. Keswadayaan (self supporting), artinya kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan

pada negara, atau lembaga atau organisasi lain.

d. Kemandirian yang tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung

pada perintah orang lain termasuk negara.

e. Keterkaitan dengan norma-norma hukum, yang artinya terkait pada nilai-nilai hukum

yang disepakati bersama.

Dari beberapa defi nisi di atas, dapat dirangkum bahwa masyarakat madani adalah sebuah

kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan

negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, dan memiliki lembagalembaga

yang mandiri dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 53

2. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani atau yang disebut orang barat civil society mempunyai prinsip pokok

pluralisme, toleransi, dan hak asasi (human right), termasuk di dalamnya adalah demokrasi.

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat madani menjadi suatu cita-cita bagi negara. Sebagai

bangsa yang pluralis dan majemuk, model masyarakat madani merupakan tipe ideal suatu

masyarakat Indonesia demi terciptanya integritas sosial bahkan integritas nasional.

Menurut Bahmueller, terdapat beberapa karakteristik masyarakat madani, di antaranya:

a. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat

melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.

b. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam

masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.

c. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan

program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

d. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan

organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap

keputusan-keputusan pemerintah.

e. Tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter.

f. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu

mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.

g. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan

berbagai ragam perspektif.

Dari beberapa karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani

adalah sebuah masyarakat demokratis yang para anggotanya menyadari akan hak-hak dan

kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya;

pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreativitas warga negara

untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya.

Terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani,

yakni adanya democratic governance (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa

secara demokratis) dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung

nilai-nilai keamanan sipil (civil security), tanggung jawab sipil (civil responsibility), dan

ketahanan sipil (civil resilience). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuah prasyarat

masyarakat madani, yaitu:

a. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.

b. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang

kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan

terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antarkelompok.

c. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan atau dengan kata lain

terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

d. Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga

swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum, sehingga isu-isu kepentingan bersama dan

kebijakan publik dapat dikembangkan.

e. Adanya persatuan antarkelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling

menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan.

54 PKn SMA/MA Kelas XI

f. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi,

hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.

g. Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan

yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antarmasyarakat secara

teratur, terbuka, dan terpercaya.

Tanpa prasyarat tersebut, masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon.

Masyarakat madani akan terjerumus pada kekuasaan masyarakat sipil yang sempit. Hal

tersebut tidak ubahnya dengan sistem militerisme yang antidemokrasi dan sering melanggar

hak asasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam

proses mewujudkan masyarakat madani. Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang

menggiring masyarakat menjadi sebuah semangat kelompok yang bertolak belakang dengan

semangat negara-bangsa.

Dalam mewujudkan masyarakat madani, terdapat sikap-sikap yang saling

bertentangan satu sama lain. Kesemua sikap perlu dipahami agar setiap

masyarakat dapat memilih sikap yang mendukung ke arah terwujudnya

masyarakat madani dan bukan sebaliknya.

Beberapa sikap yang saling bertentangan tersebut adalah:

1. Sentralisme dan lokalisme

2. Pluralisme dan rasisme

3. Elitisme dan komunalisme

• Menurut pendapat Anda, sikap mana yang perlu dikembangkan dan sikap

mana yang perlu dihindari?

• Diskusikan bersama kelompok Anda, kemudian presentasikan hasilnya di

depan kelas!

Arena Diskusi

3. Hubungan antara Masyarakat Madani dengan Demokrasi

Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) menurut M.

Dawam Rahadjo, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat koeksistensi atau saling

mendukung. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan

dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang

secara wajar.

Nurcholish Madjid memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara masyarakat

madani dengan demokratisasi. Menurutnya, masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya

demokrasi. Pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan demokrasi. Masyarakat madani

merupakan elemen yang signifi kan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting

bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan

keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagement, yaitu keterlibatan warga

negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap

terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan lainnya.

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 55

Masyarakat madani dan demokrasi menurut Ernest Gellner merupakan dua kata kunci

yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat

yang menghendaki adanya partisipasi.

4. Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia

Di Indonesia, sudut pandang pemahaman masyarakat madani dapat dirumuskan secara

sederhana. Rumusan tersebut yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratif,

dengan landasan takwa dengan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sahnya nilai-nilai

hubungan sosial yang luhur. Bentuk-bentuk hubungan sosial tersebut yaitu toleransi dan

pluralisme. Keduanya merupakan wujud ikatan keadaban (bond of civility). Maka dari itu,

toleransi dan pluralisme menjadi bagian untuk menwujudkan nilai-nilai keadaban.

Guna mewujudkan terciptanya masyarakat madani, diperlukan berbagai upaya sebagai

berikut:

a. Meningkatkan usaha menciptakan pemerintahan yang baik

Terciptanya pemerintahan yang baik (good government) merupakan tuntutan masyarakat

pada era reformasi. Pemerintahan yang baik menjadi prasyarat untuk tumbuh dan

berkembangnya masyarakat madani yang sehat. Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah

pemerintahan yang efesien dan efektif, profesional, berwibawa, serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme. Ciri khas dari pemerintahan yang bersih adalah dapat dipercaya

(credible), dapat diterima (acceptable), dapat memimpin (capable), pemerintahan bersih

(clean government).

Sumber: www.presidenri.go.id

Gambar 2.10 Demi terciptanya masyarakat madani, diperlukan terwujudnya good

government.

Melalui pemerintahan yang baik, masyarakat dapat menciptakan pembangunan secara

merata. Melalui pembangunan merata, taraf hidup masyarakat pun dapat meningkatkan.

Peningkatan taraf hidup, berarti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan. Terpenuhinya kebutuhan merupakan salah satu karakteristik masyarakat madani.

56 PKn SMA/MA Kelas XI

b. Meningkatkan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan

Sebagaimana prinsip trias politika, sautu pemerintahan yang ideal terbagi ke dalam 3

kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya terwadahi dalam lembagalembaga

negara. Ketiga lembaga harus mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsinya

masing-masing. Dengan demikian, dapat tercipta tingkat keseimbangan hubungan antara

kekuasaan eksekutif, kekuasaan legeslatif, dan kekuasaan yudikatif. Di dalam menjalankan

perannya, lembaga legislatif menjadi cerminan aspirasi masyarakat yang diwakili. Dengan

demikian, kehidupan yang demokratis lebih terjamin. Makin terjamin demokrasi warga

negara, berarti makin dekat bangsa Indonesia ke arah terwujudnya masyarakat madani.

c. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian

Masyarakat madani menuntut pemerataan kehidupan ekonomi yang lebih merata. Dengan

adanya pemerataan, kegiatan perekonomian menjadi hak semua warga negara. Kegiatan

ekonomi tidak hanya menjadi milik sekelompok kecil anggota masyarakat. Kegagalan

dalam menerapkan pemerataan ekonomi, dapat menciptakan kehidupan perekonomian yang

tidak demokratis. Namun sebaliknya, pemerataan kegiatan perekonomian, dapat menjamin

kehidupan ekonomi yang demokratis. Makin demokratis suatu bangsa, berarti makin mudah

mewujudkan terciptanya masyarakat madani.

d. Meningkatkan pemahaman perlunya kebebasan pers

Di dalam kehidupan masyarakat madani, pers memiliki peran untuk melakukan kontrol

sosial. Namun tentunya, fungsi kontrol harus dilakukan secara bertanggungjawab dan sesuai

dengan etika jurnalistik.

Kontrol sosial yang dilakukan pers hanya dapat terwujud bila terdapat perlindungan

terhadap pers. Terciptanya kebebasan pers, yaitu berkembangnya media massa baik cetak

maupun elektronik yang sanggup berfungsi mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa

serta melakukan fungsi kontrol sosial.

Kebebasan pers merupakan salah satu syarat demokrasi. Makin banyak syarat demokrasi

terpenuhi, berarti makin mudah membawa masyarakat ke arah masyarakat madani.

e. Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial

Terbentuknya lembaga pene gak hukum harus mampu mencerminkan berlakunya

supremasi hukum dalam kehidupan bermasyara kat, berbangsa, dan bernegara menuju suatu

tatanan masyarakat madani atau civil society Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan semangat reformasi. Di dalamnya terkandung semangat untuk

mewujudkan ketaatan kepada hukum untuk semua orang dan bukan hanya untuk kepentingan

penguasa. Setiap orang sama di depan hukum, sehingga dituntut kedisiplinan yang sama

terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku.

Terciptanya perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial, mampu

menghilangkan diskriminasi di bidang hukum. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang

memungkinkan lembaga hukum berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial, merupakan

karakteristik masyarakat madani.

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 57

f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan

Pendidikan menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, perlu

diciptakan sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan yang baik, menekankan pada

aspek kearifan budaya dan nilai-nilai lokal sebagai pijakan berbangsa. Identitas kebangsaan

hanya bertahan jika sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang mengacu pada nilai-nilai kultural

bangsa dilakukan melalui lembaga pendidikan.

Makin baik sistem pendidikan, makin banyak pula tercipta sumber daya manusia yang

berkualitas. Makin tinggi kualitas sumber daya manusia, makin mudah pula penerapan

prinsip-prinsip masyarakat madani.

g. Menanamkan sikap mencintai dan menghargai budaya bangsa

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai

Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Keanekaragaman budaya tersebut menciptakan

pula keanekaragaman pemikiran, pola-pola perilaku, dan tradisi. Kesemuanya memiliki hak

yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan dilestarikan. Untuk itulah, bangsa Indonesia perlu

menghayati dan mengamalkan semangat kebhinnekatunggalikaan.

Perbedaaan yang dimiliki setiap suku bangsa merupakan identitas bangsa Indonesia. Oleh

karena itu, pengembangan budaya daerah akan memberikan sumbangan bagi perkembangan

rasa kesatuan bangsa Indonesia. Pluralisme bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi

kebanggaan sebagai identitas bangsa Indonesia yang kuat dan benar. Bila bangsa Indonesia

dapat menghargai pluralisme, berarti salah satu syarat menjadi masyarakat madani telah

terpenuhi. Masyarakat plural merupakan ciri masyarakat madani.

Sumber: blogdetik.com

Gambar 2.11 Makin tinggi kualitas sumber daya manusia, makin mudah pula penerapan

prinsip-prinsip masyarakat madani.

58 PKn SMA/MA Kelas XI

Pemetaan Civil Society

Pemetaan tentang civil society pernah dilakukan oleh Michael W. Foley dan Bob

Edwards yang menghasilkan Civil Society I dan Civil Society II. Namun dalam

perkembangannya, terdapat analisis yang mencakup dari kedua aspek (Civil

Society I dan II), hingga menghasilkan kombinasi atau tipe Civil Society III.

1. Dalam wacana Civil Society I lebih menekankan aspek horizontal dan

biasanya dekat dengan aspek budaya.

2. Wacana dalam Civil Society II memfokuskan pada aspek vertikal dengan

mengutamakan otonomi masyarakat terhadap negara dan erat dengan

aspek politik.

3. Pembahasan Civil Society III merupakan upaya untuk mempertemukan

Civil Society I dan Civil Society II.

Sumber: www.politikkita.co

Info Khusus

5. Kendala dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia

Terciptanya masyarakat madani, menjadi cita-cita ideal setiap bangsa. Namun tentunya,

cita-cita tersebut perlu diwujudkan dengan usaha keras. Diperlukan juga daya tahan yang

tinggi untuk mengatasi berbagai kendala, baik kendala yang berkaitan dengan struktur sosial,

maupun kendala yang berkai tan dengan keadaan masyarakat.

Berbagai permasalahan bangsa juga menjadi kendala dalam mewujudkan terciptanya

masyarakat madani. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat madani

antara lain:

a. terjadinya krisis perekonomian,

b. masih kuatnya perilaku korupsi,

c. ancaman disintegrasi bangsa,

d. belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia,

e. belum tertanamnya jiwa kemandirian bangsa Indonesia,

f. kurangnya kesadaran pada hukum yang berlaku,

g. rendahnya tingkat kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara,

h. kurangnya perangkat hukum,

i. rendahnya kesadaran hukum.

Berbagai kendala tersebut perlu diatasi oleh seluruh bangsa Indonesia. Usaha untuk

mewujudkan terciptanya masyarakat madani menjadi tanggung jawab seluruh bangsa

Indonesia. Untuk itulah, cara untuk menanggulangi kendala juga harus dipikirkan bersama.

Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mencari jalan keluar untuk mengatasi

kendala. Pemerintah dan masyarakat juga harus bersama-sama melaksanakan cara-cara

tersebut secara konsekuen.

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 59

1. Carilah referensi yang berkaitan dengan pokok bahasan masyarakat

madani!

2. Buatlah presentasi yang berkaitan dengan masyarakat madani! (Bila perlu

gunakan powerpoint)

3. Presentasikan di hadapan teman-teman sekelas Anda!

4. Buatlah rangkuman dari keseluruhan hasil presentasi!

Aktivitas Mandiri

Potret Nusantara

Partisipasi Warga Solo Tertinggi Pelaksanaan Pilkada di Jateng

Rabu, 28/04/2010 09:00 WIB - cka/yok

SOLO,-Tingkat partisipasi masyarakat Kota Solo dalam ajang pemilihan

kepala daerah (Pilkada) rupanya yang paling tinggi di Jawa Tengah. Dalam

proses pemilihan yang berlangsung Senin (26/4) lalu, diketahui sebanyak 71

persen masyarakat Solo ikut berpartisipasi dalam Pilkada.

“Sejauh ini ternyata Solo yang paling tinggi partisipasi masyarakatnya

dalam Pilkada di Jateng,” ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah,

Abdul Fikri Fakih, Selasa (27/4). Hal itu diungkapkannya saat berkunjung ke

Kantor Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Solo.

DPRD Jateng memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kota Solo

terhadap partisipasi masyarakatnya. Menurutnya, dari 17 kabupaten/kota

yang menyelenggarakan Pilkada di tahun ini, Kota Solo masih berada di tingkat

teratas sehubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat.

“Dari beberapa kabupaten/kota yang sudah menggelar Pilkada,

sebelumnya yang tertinggi Kabupaten Purbalingga dengan partisipasi sebesar

66 persen. Namun kemudian ternyata Kota Solo lebih tinggi lagi (tingkat

partisipasi-red) dengan 71 persen,” papar dia.

………………………………………………………………………………………

…….

Sumber: harianjoglosemar.com

Dari artikel di atas kita dapat memahami sebagian kecil dari dinamika

demokrasi dalam masyarakat Indonesia. Peristiwa di atas memberikan

gambaran bagi kita mengenai perilaku demokratis yang diterapkan bangsa

Indonesia. Bangsa Indonesia dapat melaksanakan demokrasi dengan baik,

tanpa kekerasan dan kecurangan. Demokrasi memiliki potensi untuk tumbuh

dan berkembang secara damai di Indonesia.

60 PKn SMA/MA Kelas XI

Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai

yang terkandung dalam falsafah/ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena

itu, demokrasi yang dianut di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila

merupakan demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan

diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara, merupakan dasar pengembangan dan pelaksanaan

demokrasi yang berjalan di Indonesia. Dalam Pancasila terkandung prinsip-prinsip demokrasi

bukan prinsip-prinsip kediktatoran. Dengan demikian, sistem politik yang sesuai dengan

situasi dan kondisi Negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila.

1. Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian

dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri

yaitu Pancasila. Mengenai rumusan singkat demokrasi Pancasila, tercantum dalam sila

keempat Pancasila. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian yang bulat dan

utuh antara sila satu dengan sila yang lainnya.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian demokrasi

Pancasila. Beberapa pengertian tersebut yaitu:

a. Menurut Ensiklopedia Indonesia

Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial

dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh

mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

b. Menurut Prof. Dardji Darmadihardja, S.H.

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan

falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan

Pembukaan UUD 1945.

C Sistem Politik Demokrasi Pancasila

Sumber: wordpress.com

Gambar 2.12 Demokrasi Pancasila dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur

bangsa Indonesia.

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 61

c. Menurut Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H.

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha esa, yang berperikemanusiaan

yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya demokrasi

Pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV,

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inti dari

demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya.

2. Isi Pokok dan Ciri Khas Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan ide atau gagasan yang ingin diterapkan oleh para pendiri

negara sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila

yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham kekeluargaan dan

kegotongroyongan mempunyai ciri khas yang membedakan demokrasi yang lainnya.

Ciri khas demokrasi Pancasila adalah:

a. Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan

Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya

hak-hak minoritas.

c. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas

musyawarah untuk mufakat.

d. Demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum, rakyat sebagai subjek demokrasi berhak

untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara.

Isi pokok demokrasi Pancasila adalah:

a. Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang

Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

b. Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.

c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan.

d. Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam

Penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.

Anda tentunya telah memahami pengertian demokrasi Pancasila.

Sekarang coba Anda analisis hal-hal yang terkait dengan demokrasi Pancasila!

Selanjutnya, buatlah defi nisi demokrasi Pancasila menurut pendapat Anda!

Jelaskan pula ciri khas demokrasi Pancasila berdasarkan defi nisi yang Anda

buat!

Aktivitas Mandiri

62 PKn SMA/MA Kelas XI

Sementara itu dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila berlandaskan:

a. Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan

permusyawaratan/perwakilan.

b. UUD 1945

1) Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan “ … maka disusunlah suatu

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat ….”

2) Batang Tubuh

Pasal 1 Ayat (2) : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang-Undang dasar.

c. Tap MPR RI No. XII/MPR/1998 tentang pembahasan masa jabatan Presiden dan wakil

Presiden.

d. Undang-undang, yang terdiri:

1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat,

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Parpol,

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pemilu,

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,

dan DPRD.

3. Prinsip dan Asas Demokrasi Pancasila

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila terdiri dari:

a. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya bahwa demokrasi selalu

dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, maksudnya dalam demokrasi

Pancasila negara/pemerintah menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.

c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maksudnya kepentingan rakyat banyak harus

diutamakan daripada kepentingan pribadi.

d. Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara, maksudnya bahwa dalam

demokrasi Pancasila didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan

kewajibannya serta dapat melakukan peranannya dalam demokrasi.

e. Demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, maksudnya bahwa dalam

negara demokrasi menganut sistem pemisahan kekuasaan, masing-masing lembaga

negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing.

f. Demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah, maksudnya bahwa negara

menjamin berkembangnya setiap daerah untuk memajukan potensi daerahnya masingmasing

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, maksudnya bahwa Negara Indonesia

berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, sehingga segala kebijaksanaan maupun

tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 63

h. Demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak

memihak, maksudnya badan peradilan yang tidak terpengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi

oleh pihak lain.

i. Demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat, maksudnya adalah demokrasi

yang dikembangkan bertujuan untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,

meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun

batin.

j. Demokrasi yang berkeadilan sosial, maksudnya bahwa tujuan akhir upaya pelaksanaan

ketatanegaraan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, ada dua asas yaitu:

a. Asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib

dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan

secita-cita dengan rakyat.

b. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak

seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka

pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama

yang dijiwai oleh kasih sayang, pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama.

4. Aspek Demokrasi Pancasila

Ada beberapa aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, yaitu:

a. Aspek material (segi isi/subtansi)

Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Maka dari

itu, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik saja, tetapi juga

demokrasi ekonomi dan sosial.

Sumber: wordpress.com

Gambar 2.13 Musyawarah dan mufakat merupakan salah satu asas demokrasi

Pancasila.

64 PKn SMA/MA Kelas XI

b. Aspek formal

Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi

politik) yang dicerminkan oleh sila keempat.

Menurut Prof. S. Pamudji, Demokrasi Pancasila mengandung aspek sebagai berikut:

a. Aspek formal

Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila membahas persoalan dan cara rakyat menunjuk

wakil-wakil dalam badan-badan perwakilan rakyat dalam pemerintahan dan bagaimana

mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka dan jujur untuk

mencapai kesepakatan bersama.

b. Aspek material

Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila mengemukakan gambaran manusia dan mengakui

harkat serta martabat manusia, menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia sesuai dengan

gambaran, harkat dan martabat tersebut.

c. Aspek normatif

Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila mengungkap seperangkat norma atau kaidah yang

mengatur dan membimbing manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama. Norma-normra

yang terkandung dalam demokrasi Pancasila antara lain norma agama, norma hukum, norma

persatuan dan kesatuan, dan norma keadilan.

d. Aspek optatif

Mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila mempunyai tujuan dan cita-cita yang ingin

dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan dan cita-cita tersebut, tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945 alinea ke IV.

e. Aspek organisasi

Dalam aspek ini, organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila untuk

mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

f. Aspek kejiwaan

Aspek kejiwaan mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila memberi motivasi dan

semangat para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan.

Selain itu, demokrasi Pancasila juga mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

a. lembaga-lembaga negara,

b. partai politik dan golongan karya,

c. otonomi daerah,

d. pola pengambilan keputusan/tata cara musyawarah,

e. pemilihan umum,

f. peraturan perundangan/sumber tertib hukum,

g. pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia,

h. sistem pembagian kekuasaan.

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 65

5. Sikap Positif dalam Rangka Pengembangan Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila perlu harus dikembangkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa

dan bernegara. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif dan dukungan warga negara terhadap

pemerintahan. Peran aktif warga negara tersebut dapat tercermin dalam sikap positif terhadap

pembangunan demokratis. Sikap positif warga negara dapat meningkatkan kesadaran warga

negara akan hak dan kewajiban bagi kesejahteraan masyarakat.

Sikap positif warga negara tersebut antara lain:

a. Ikut mendukung dan berpartisipasi dalam usaha penataan kehidupan politik yang

diarahkan pada menumbuhkembangkan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD

1945.

b. Meningkatkan kesadaran dan peran serta politik masyarakat, termasuk upaya pemantapan

keyakinan rakyat terhadap Pancasila sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

c. Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan demokratis dan tegaknya hukum

berdasarkan Pancasila serta UUD 1945 demi terpeliharanya kemantapan stabilitas politik

yang sehat dan dinamis, kemantapan mekanisme demokrasi Pancasila, serta kemantapan

mekanisme suksesi kepemimpinan nasional berdasarkan UUD 1945.

d. Turut mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan,

kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab dengan didukung oleh moral dan

etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

e. Ikut meningkatkan program pendidikan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD

1945 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut berguna untuk menumbuhkan

kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta meningkatkan motivasi dan

partisipasi dalam pembangunan nasional.

f. Menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui wadah

penyalur aspirasi rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Mendukung otonomi daerah yang nyata untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan adanya sikap-sikap yang positif terhadap pengembangan demokrasi Pancasila,

diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang demokratis sebagaimana ide atau gagasan

para pendiri negara sejak awal.

Nilai-Nilai Pancasila

Demokrasi merupakan budaya luhur bangsa Indonesia. Para founding father

menyadari bahwa demokrasi merupakan budaya luhur yang harus terus dipertahankan

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tercermin dalam Pancasila,

terutama sila ke-4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan. Pelaksanaan demokrasi merupakan pengamalan sila

tersebut. Dalam pelaksanaannya, demokrasi harus dijiwai sila-sila lainnya.

66 PKn SMA/MA Kelas XI

Di samping itu, untuk tetap menciptakan iklim demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, perlu dijauhi sikap-sikap politik yang dapat merusak suasana demokratis. Sikapsikap

politik tersebut antara lain:

a. Liberalisme

Sikap politik liberalisme menginginkan kebebasan individu dalam seluruh bidang

kehidupan. Liberalisme ini menganut prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang mutlak

dan tidak ada suatu kekuasaan yang boleh melanggar hak-hak tersebut. Dalam liberalisme,

negara berfungsi sebagai pelindung dari hak-hak kebebasan individu tersebut tanpa harus ikut

mencampurinya.

b. Radikalisme

Sikap politik radikalisme merupakan perwujudan sikap ketidakpuasan, dendam dan

benci terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan landasan fi lsafat yang membenarkan

ketidakpuasannya. Radikalisme menginginkan pembahasan segala sesuatu sampai pada akar

permasalahannya. Untuk memperjuangkan rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu, kaum radikal

membuat program yang tepat dan biasanya berupa kesatuan/aritik dengan membandingkan

keadaan sekarang yang mengecewakan dengan bentuk masyarakat yang ideal. Radikalisme ini

pada akhirnya melahirkan revolusi, baik dalam bidang politik maupun sosial.

c. Konservatisme

Konservatisme merupakan suatu doktrin yang menghendaki dan mengusahakan terus

berlangsungnya situasi dan kondisi yang sudah berlangsung sekian lama (status quo).

Kaum konservatif biasanya menentang perubahan-perubahan besar dalam masyarakat.

Dasar pemikiran konservatisme adalah agama atau adat istiadat yang sudah melembaga.

Konservatisme menolak adanya perubahan dan revolusi yang berarti dalam masyarakat.

d. Anarkisme

Anarkisme menginginkan kebebasan yang mutlak tanpa adanya pembatasan apapun bagi

setiap individu di dalam seluruh aspek kehidupan. Doktrin ini menganggap bahwa kekuasaan

negara hanya akan mengekang kebebasan individu dan menganggap bahwa ketertiban

masyarakat hanya merupakan suatu cita-cita yang tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu,

rakyat tidak memerlukan negara dalam setiap tindakannya. Kaum anarki yakin bahwa segala

sesuatu yang dikerjakan oleh negara, dapat dilaksanakan sendiri dengan lebih baik secara

bersama-sama.

Lakukan kegiatan berikut ini!

1. Buatlah kelompok dengan anggota 3-5 orang!

2. Amati atau carilah peristiwa-peristiwa di sekitar Anda!

3. Identifi kasikan peristiwa yang tidak mendukung tumbuh dam

berkembangnya demokrasi Pancasila!

4. Identifi kasikan peristiwa yang mendukung tumbuh dam berkembangnya

demokrasi Pancasila!

5. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan Anda!

Arena Diskusi

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 67

D Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi menjadi

pilihan bangsa Indonesia sejak awal berdirinya. Perkembangan sistem demokrasi berlangsung

sejak tahun 1945 hingga masa sekarang. Berbagai model demokrasi pernah diterapkan di

Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

1. Bentuk-Bentuk Demokrasi yang Berlaku di Indonesia

Berikut ini adalah perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa awal

kemerdekaan hingga era reformasi.

a. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 - 1950 )

Masa antara tahun 1945 – 1950 merupakan masa revolusi fi sik di Indonesia. Bangsa

Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Karena itulah,

demokrasi belum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Perjuangan mempertahankan

kemerdekaan menjadi tujuan utama saat itu.

Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal tersebut sebagaimana

diatur dalam Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 (dihapus berdasarkan amandemen IV tahun

2002 ). Pada pasal tersebut tertulis “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang

Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”.

Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah

mengeluarkan maklumat antara lain:

1) Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Perubahan KNIP

menjadi Lembaga Legislatif.

2) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.

3) Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang Perubahan Sistem Pemerintahan

Presidensial menjadi Parlementer.

b. Pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi liberal (1950 - 1959)

Pada masa antara tahun 1950-1959, Indonesia memberlakukan sistem demokrasi

parlementer. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan demokrasi liberal. Konstitusi yang

digunakan pada masa demokrasi liberal adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)

1950.

Pada masa demokrasi liberal, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Akibatnya,

pembangunan tidak berjalan lancar. Setiap partai hanya memperhatikan kepentingan partai

atau golongannya.

Masa demokrasi liberal ditandai dengan berubahnya sistem kabinet ke sistem parlementer.

Pada masa tersebut, presiden hanya sebagai simbol. Presiden berperan sebagai kepala negara,

bukan sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana

menteri.

68 PKn SMA/MA Kelas XI

Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki pada masa pelaksanaan demokrasi parlemen,

yaitu:

1) Berkembangnya partai politik pada masa tersebut. Pada masa ini, terlaksana pemilihan

umum pertama di Indonesia untuk memilih anggota konstituante. Pemilu tahun 1955

merupakan pemilu multipartai. Melalui pelaksanaan pemilu, berarti negara telah menjamin

hak politik warga negara.

2) Tingginya akuntabilitas politik.

3) Berfungsinya parlemen sebagai lembaga legislatif.

Adapun kegagalan pelaksanaan demokrasi liberal adalah:

1) Dominannya kepentingan partai politik dan golongan sehingga menyebabkan konstituante

digunakan sebagai ajang konfl ik kepentingan.

2) Kegagalan konstituante menetapkan dasar negara yang baru.

3) Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik

untuk memahami proses politik.

Sumber: wordpress.com

Gambar 2.14 Dekrit Presiden 1959 menjadi penanda

berakhirnya demokrasi liberal di

Indonesia.

Huntington memperingatkan bahwa tahun-tahun pertama berjalannya masa

kekuasaan pemerintahan demokratis yang baru, umumnya akan ditandai

dengan bagi-bagi kekuasaan di antara koalisi. Hal tersebut yang menghasilkan

transisi demokrasi tersebut, penurunan efektivitas kepemimpinan dalam

pemerintahan yang baru, sedangkan dalam pelaksanaan demokrasi itu

sendiri belum akan mampu menawarkan solusi mendasar terhadap berbagai

permasalahan sosial dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Tantangan

bagi konsolidasi demokrasi adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah

tersebut dan tidak justru hanyut oleh permasalahan-permasalahan itu.

Sumber: www.ginanjar.com

Info Khusus

Kegagalan sistem parlementer dibuktikan

dengan kegagalan parlemen menyusun

konstitusi negara. Sidang konstituante mampu

memenuhi harapan bangsa Indonesia. Hingga

akhirnya, Presiden Sukarno mengeluarkan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:

a. menetapkan pembubarkan konstituante,

b. menetapkan UUD 1945 berlaku kembali

dan tidak berlakunya UUDS 1950,

c. pembentukan MPRS dan DPAS.

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 69

c. Pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin (1959 - 1965)

Masa demokrasi terpimpin berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965. Masa ini dikenal

dengan istilah Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan demokrasi dipimpin

langsung oleh Presiden Sukarno. Dasar dari penerapan demokrasi terpimpin adalah sila

keempat Pancasila. Presiden menafsirkan bahwa kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan , berarti pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar

Revolusi”.

Ciri umum demokrasi terpimpin antara lain:

1) dominasi seorang pemimpin atau presiden,

2) terbatasnya peran partai politik,

3) berkembangnya pengaruh komunis atau PKI.

Terdapat beberapa penyimpangan konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, di

antaranya:

a. pemusatan kekuasaan di tangan presiden,

b. Pancasila tidak ditafsirkan secara bulat dan utuh, akan tetapi secara terpisah,

c. pengangkatan presiden seumur hidup,

d. rangkap jabatan yang dilakukan presiden,

e. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955.

f. konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunis),

g. terjadinya pergeseran makna demokrasi, karena tidak terjadi pembagian kekuasaan,

h. kecenderungan pemerintah ke arah blok komunis.

i. Manipol USDEK (Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme Indonesia,

Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) dijadikan GBHN tahun 1960. USDEK

dibuat oleh Presiden, sedangkan GBHN seharusnya dibuat oleh MPR.

d. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru (1966 - 1998)

Berakhirnya pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi bersamaan dengan berakhirnya

Orde Lama. Orde berganti dengan Orde Baru. Masa pemerintahan baru ini berlangsung di

bawah kepemimpinan Presiden Suharto.

Sumber: wordpress.com

Gambar 2.15 Presiden Suharto memimpin Orde Baru selama 32 tahun.

70 PKn SMA/MA Kelas XI

Segala macam penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dibenahi oleh Orde Baru.

Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Masa sejak tahun 1969 menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk hidup dengan harapan.

Pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan pembangunan secara bertahap. Tahapan

pembangunan yang dikenal dengan sebutan Pelita (pembangunan lima tahun) dilaksanakan

menyeluruh di wilayah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan meliputi ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pemerintah melaksanakan pemilihan umum

setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR/MPR.

Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982,

1987, 1992, dan 1997.

Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru juga terjadi berbagai penyimpangan, antara

lain:

a. Terjadi sentralistik kekuasaan yang menjurus pada otoriter.

b. Sentralisasi kekuasaan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak merata.

c. Merebaknya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintahan.

d. Terjadi monopoli di bidang perekonomian oleh kelompok tertentu yang dekat dengan

kekuasaan.

e. Tidak adanya pembatasan jabatan presiden.

e. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi (1998 - sekarang)

Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde

Baru berakhir pada saat Presiden Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J.

Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang

dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan

pada Pancasila dan UUD 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan

yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan, antara lain:

a. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi.

b. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum.

c. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas

dari KKN

d. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden

dan Wakil Presiden RI

e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan Pemilihan

Umum 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus

dilaksanakan.

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 71

Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang

dilaksanakan, yaitu:

a. banyaknya partai politik peserta pemilu,

b. pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung,

c. pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD.

d. pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil,

e. pemilihan kepala daerah secara langsung,

f. kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka.

2. Pemilihan Umum di Indonesia

Terbukanya gerbang era reformasi pada tahun 1998, mengobarkan semangat demokrasi

yang makin kuat di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang dulu sempat lama terbendung di

era Orde Baru, menjadi agenda utama pemerintahan reformasi. Oleh karena itu, dibutuhkan

program-program guna menyosialisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai tersebut.

Pemilihan umum yang luber dan jurdil, menjadi gerbang pembuka pelaksanaan

kehidupan bernegara yang bersih. Pemilu juga menjadi pintu gerbang pembuka sosialisasi dan

transformasi nilai demokrasi. Terealisasinya pemilu langsung oleh rakyat biasa menjadi bukti

nyata suksesnya agenda tersebut. Akan tetapi di lain sisi masih banyak terjadi peristiwa atau

fenomena yang menyimpang bahkan sama sekali tidak demokratis. Masih banyak sekali terjadi

demonstrasi yang berujung kerusuhan atau kebebasan pers yang berujung pada pertikaian dan

saling membuka aib.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa persitiwa dan fenomena tersebut adalah akibat

dari kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.

a. Peristiwa pemilu di Indonesia

Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggotaanggota

DPR dan Konstituante. Pemilu 1955 dipersiapkan pada masa pemerintahan Perdana

Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat

pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin

Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

1) Tahap pertama, adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan

pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.

2) Tahap kedua, adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan

pada tanggal 15 Desember 1955.

Lima besar dalam Pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul

Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada masa Orde Baru. Pemilu diselenggarakan pada tahun

1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah pemilu pertama setelah Orde Baru.

Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik. Lima besar dalam Pemilu 1971 adalah Golongan Karya,

Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

72 PKn SMA/MA Kelas XI

Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik

dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik. Dengan demikian, hanya

terdapat dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi

Indonesia, serta satu Golongan Karya (Golkar).

Dengan adanya fusi partai politik, pemilu selanjutnya pada masa Orde Baru hanya diikuti

3 kontestan. Pemilu dengan tiga kontestan berlangsung pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992,

dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

Pemilu pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golongan Karya.

Pada tahun 1998, bangsa Indonesia memasuki Era Reformasi. Pada masa ini berlangsung

pemilu pertama pada tahun 1999. Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun pada tanggal 7 Juni

1999 di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik.

Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara

pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR. Hal tersebut sama seperti

yang berlangsung pada masa Orde Baru. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan

Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada

Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti

yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999

bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah

Tingkat II di Sumatra Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara

satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan datangnya perlengkapan pemungutan

suara.

Sumber: wordpress.com

Gambar 2.16 Pemerintahan Presiden B.J Habibie berhasil melaksanakan Pemilu 1999

dengan aman dan damai..

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 73

Diskusikan bersama kelompok Anda, kemudian presentasikan di depan kelas!

1. Bagaimana dengan pelaksanaan demokrasi saat ini, apakah sudah lebih

baik dari kurun waktu sebelumnya? Bagaimana tanggapan Anda?

2. Pelaksanaan demokrasi saat ini dilihat dari kebebasan berserikat, berkumpul

dan mengeluarkan pendapat memang lebih terbuka dibanding dengan

kurun waktu sebelumnya (Orde Baru). Akan tetapi kebebasan tersebut

seakan-akan tanpa batas sehingga akhirnya terjadi situasi perdebatan

politik dan hukum yang berkepanjangan.

Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasan Anda!

Arena Diskusi

Pemilu pada masa reformasi berlangsung kembali pada tahun 2004 dan 2009. Mulai

pelaksanaan Pemilu 2004, terdapat perubahan tujuan pelaksanaan pemilu. Pemilu tidak hanya

memilih wakil-wakil rakyat, akan tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden secara

langsung.

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan untuk memilih secara langsung

presiden dan wakil presiden. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono.

Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil

mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang

diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan

Yudhoyono-Jusuf Kalla. Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi

Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara.

Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-

Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara

60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad

Jusuf Kalla-Wiranto.

Info Khusus

Peserta Pemilu 2009

No. Partai

Jumlah

suara

Persentase

suara

Jumlah

kursi

Persentase

kursi

Status PT

1 Partai Hati Nurani Rakyat 3.922.870 3,77% 17 3,04% Lolos

2 Partai Karya Peduli Bangsa 1.461.182 1,40% 0 0,00% Tidak lolos

3 Partai Pengusaha dan Pekerja

Indonesia

745.625 0,72% 0 0,00% Tidak lolos

4 Partai Peduli Rakyat Nasional 1.260.794 1,21% 0 0,00% Tidak lolos

5 Partai Gerakan Indonesia Raya 4.646.406 4,46% 26 4,64% Lolos

6 Partai Barisan Nasional 761.086 0,73% 0 0,00% Tidak lolos

7 Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia

934.892 0,90% 0 0,00% Tidak lolos

8 Partai Keadilan Sejahtera 8.206.955 7,88% 57 10,18% Lolos

74 PKn SMA/MA Kelas XI

No. Partai

Jumlah

suara

Persentase

suara

Jumlah

kursi

Persentase

kursi

Status PT

9 Partai Amanat Nasional 6.254.580 6,01% 46 8,21% Lolos

10 Partai Perjuangan Indonesia

Baru

197.371 0,19% 0 0,00% Tidak lolos

11 Partai Kedaulatan 437.121 0,42% 0 0,00% Tidak lolos

12 Partai Persatuan Daerah 550.581 0,53% 0 0,00% Tidak lolos

13 Partai Kebangkitan Bangsa 5.146.122 4,94% 28 5,00% Lolos

14 Partai Pemuda Indonesia 414.043 0,40% 0 0,00% Tidak lolos

15 Partai Nasional Indonesia

Marhaenisme

316.752 0,30% 0 0,00% Tidak lolos

16 Partai Demokrasi Pembaruan 896.660 0,86% 0 0,00% Tidak lolos

17 Partai Karya Perjuangan 351.440 0,34% 0 0,00% Tidak lolos

18 Partai Matahari Bangsa 414.750 0,40% 0 0,00% Tidak lolos

19 Partai Penegak Demokrasi

Indonesia

137.727 0,13% 0 0,00% Tidak lolos

20 Partai Demokrasi Kebangsaan 671.244 0,64% 0 0,00% Tidak lolos

21 Partai Republika Nusantara 630.780 0,61% 0 0,00% Tidak lolos

22 Partai Pelopor 342.914 0,33% 0 0,00% Tidak lolos

23 Partai Golongan Karya 15.037.757 14,45% 107 19,11% Lolos

24 Partai Persatuan Pembangunan 5.533.214 5,32% 37 6,61% Lolos

25 Partai Damai Sejahtera 1.541.592 1,48% 0 0,00% Tidak lolos

26 Partai Nasional Benteng

Kerakyatan Indonesia

468.696 0,45% 0 0,00% Tidak lolos

27 Partai Bulan Bintang 1.864.752 1,79% 0 0,00% Tidak lolos

28 Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

14.600.091 14,03% 94 16,79% Lolos

29 Partai Bintang Reformasi 1.264.333 1,21% 0 0,00% Tidak lolos

30 Partai Patriot 547.351 0,53% 0 0,00% Tidak lolos

31 Partai Demokrat 21.703.137 20,85% 148 26,43% Lolos

32 Partai Kasih Demokrasi

Indonesia

324.553 0,31% 0 0,00% Tidak lolos

33 Partai Indonesia Sejahtera 320.665 0,31% 0 0,00% Tidak lolos

34 Partai Kebangkitan Nasional

Ulama

1.527.593 1,47% 0 0,00% Tidak lolos

41 Partai Merdeka 111.623 0,11% 0 0,00% Tidak lolos

42 Partai Persatuan Nahdlatul

Ummah Indonesia

146.779 0,14% 0 0,00% Tidak lolos

43 Partai Sarikat Indonesia 140.551 0,14% 0 0,00% Tidak lolos

44 Partai Buruh 265.203 0,25% 0 0,00% Tidak lolos

Jumlah 104.099.785 100,00% 560 100,00%

Sumber: id.wikipedia.org

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 75

b. Asas-asas pemilu

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas luber yang merupakan singkatan dari

langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas luber sudah diberlakukan sejak masa Orde Baru.

Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh

diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah

memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya

tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih

bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas jurdil. Jadi asas pemilu menjadi luber dan

jurdil. Jurdil merupakan akronim dari kata jujur dan adil. Asas jujur mengandung arti bahwa

pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap

warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara

pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil

adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan

ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak

hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Menurut pendapat Anda, bagaimana perkembangan pelaksanaan pemilu di

Indonesia? Tuangkan pendapat Anda dalam bentuk ulasan singkat, kemudian

kumpulkan hasilnya pada guru!

Aktivitas Mandiri

Perilaku demokratis adalah perilaku seseorang yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi.

Sikap atau perilaku yang demokratis dapat mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi.

Perilaku demokratis pada umumnya akan muncul dalam bentuk sebagai berikut:

1. Menerima Perlakuan yang Demokratis dari Orang Lain

Contoh sikap menerima perlakuan yang demokratis dari orang lain di antaranya:

a. menerima kritikan dengan lapang dada,

b. menghargai pendapat dari orang lain,

c. menyampaikan pendapat secara arif dan bijaksana,

d. menghargai makna dialog dengan tidak mendominasi suatu pembicaraan,

e. menerima dan melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab.

2. Berperilaku Demokratis kepada Orang Lain

Contoh sikap berperilaku demokratis kepada orang lain di antaranya:

a. tidak suka memaksakan kehendak,

b. tidak suka memotong pembicaraan orang lain,

c. tidak bersikap egois,

d. akomodatif terhadap kepentingan umum,

E Perilaku Budaya Demokrasi

76 PKn SMA/MA Kelas XI

e. lebih mengutamakan kemampuan nalar dan akal sehat dalam berpendapat,

f. santun dan tertib dalam memberikan pendapat dan gagasan,

g. peduli terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Secara khusus sikap demokrasi diartikan sebagai kesiapan atau kecenderungan untuk

bertingkah laku dengan mengutamakan kepentingan bersama, menghargai dialog yang

kreatif dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai

demokrasi Pancasila.

Perilaku demokratis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini dapat

dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Keluarga menjadi tempat awal

seorang anak menerima pendidikan demokrasi. Kebiasan dalam keluarga ini dapat menjadi

bekal ketika anak melakukan pergaulan di luar lingkungan keluarga, seperti di lingkungan

sekolah, lingkungan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Perilaku Demokratis di Lingkungan Keluarga

Pengenalan sikap demokratis dapat dimulai dari rumah. Setiap keluarga dapat menerapkan

sikap demokratis bagi seluruh anggotanya. Beberapa contoh penerapan sikap demokratis

dalam keluarga antara lain:

a. saling menghargai pendapat,

b. saling menghormati dan menyayangi satu sama lain,

c. mendiskusikan permasalahan,

d. dapat berbagi peran dalam keluarga,

4. Perilaku Demokratis di Lingkungan Sekolah

Sekolah juga menjadi tempat anak mengenal, mengetahui, dan melaksanakan perilaku

demokratis. Teori mengenai demokrasi diajarkan di sekolah. Anak juga dapat menerapkan

teori yang telah dipelajari di sekolah.

Contoh perilaku budaya demokratis yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah:

a. memilih ketua kelas,

b. membuat struktur organisasi kelas,

c. memilih ketua OSIS,

d. membuat struktur organisasi kelas,

e. berdiskusi,

f. bermain bersama teman,

g. menyusun program kerja OSIS.

5. Perilaku Demokratis di Lingkungan Masyarakat

Penerapan perilaku demokratis makin dibutuhkan dalam pergaulan di masyarakat.

Lingkungan masyarakat merupakan tempat orang berinteraksi dengan orang lain. Contoh

perilaku budaya demokratis dalam lingkungan masyarakat adalah:

a. memilih ketua RT, ketua RW, hingga kepala desa,

b. melakukan musyawarah desa,

c. menghargai perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan,

d. mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan.

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 77

6. Perilaku Demokratis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

a. Pemilihan umum

Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Mulai tahun 2004, pemilu

dilaksanakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat pusat dan daerah serta

pasangan presiden dan wakil presiden. Bagi negara, pemilu menjadi tonggak pelaksanaan

demokrasi. Melalui pemilu, rakyat melaksanakan haknya untuk memilih wakil di parlemen

serta pemimpin negara.

Pelaksanaan pemilu menunjukkan perilaku demokratis dalam suatu negara. Melalui

pemilu, pelaksanaan pemerintahan dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Setiap warga negara

memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa paksaan, tekanan, dan pengaruh pihak

lain.

b. Pemilihan kepala daerah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) menunjukkan pelaksanaan demokrasi masyarakat di

daerah. Pilkada dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pilkada dilaksanakan di daerah provinsi,

kabupaten, dan kota.

Pilkada menjadi indikator pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Dalam

pilkada, masyarakat berhak memiliki pasangan pemimpin daerah sesuai dengan ketetapan hati

masing-masing. Di tingkat provinsi, rakyat memilih gubernur dan wakil gubernur, di tingkat

kabupaten, rakyat memilih bupati dan wakil bupati, di tingkat kota, rakyat memilih wali kota

dan wakil wali kota.

c. Pembagian kekuasaan

Dalam pemerintahan yang demokratis, kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga.

Pemerintahan yang demokratis dapat terwujud melalui pembagian kekuasaan. Seperti

yang berlaku di Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif,

kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

d. Kebebasan pers

Pers menjadi salah satu pilar demokrasi. Pers diharapkan mampu menjadi penyeimbang

dalam proses demokratisasi. Pers perlu memperoleh kebebasan agar mampu melaksanakan

perannya. Pers yang dilindungi kebebasannya adalah pers yang bertanggung jawab dan

konstruktif.

e. Pluralisme

Pluralisme menunjukkan keberagaman suatu bangsa. Perilaku demokratis ditunjukkan

dengan adanya penghargaan terhadap keberagaman. Pluralisme harus dijamin oleh negara.

Tidak ada pembeda antara kelompok mayoritas maupun minoritas. Semua suku, agama, ras,

dan golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama di berbagai bidang kehidupan.

f. Kesetaraan hukum

Perilaku demokratis ditunjukkan dengan kesetaraan hukum. Semua warga negara

memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Penerapan hukum didasarkan pada fakta

hukum dengan dilandasi norma hukum yang berlaku.

78 PKn SMA/MA Kelas XI

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi

berada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga

perwakilan.

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno.

Demokrasi merupakan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang

mengandung unsur-unsur moral.

Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,

membawa keuntungan bagi masyarakat.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica.

Prinsip semacam trias politica menjadi sangat penting untuk menghindari

dominasi salah satu lembaga atas lembaga yang lain.

Demokrasi yang diharapkan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat

Indonesia saat ini belum bisa terwujud.

Keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur

berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Share on Google Plus

Pesan Cahya WebShop

TERIMKASIH SUDAH MENGUNJUNGI BLOG KAMI DAN JANGAN LUPA UNTUK TINGGALKAN KOMENTAR DI BAWAH INI YA.